Pimpinan DPR: Genjot Sektor Pariwisata dengan Meningkatkan Kompetensi Pekerja Pariwisata
Jakarta – Pimpinan DPR RI meminta pemerintah, lewat Komisi X DPR, untuk genjot sektor pariwisata dengan meningkatkan kompetensi pendidikan sesuai pendidikan sesuai standar World Travel & Tourism Council atau WTCC. Pasalnya, pariwisata kini menjadi salah satu penyumbang terbanyak pendapatan Indonesia.
Berdasarkan data WTCC 2018, sektor pariwisata yang meliputi wisatawan dan perjalanan di Indonesia menyumbang Rp770 triliun. Nilai ini setara dengan 6,2 persen produk domestik bruto Indonesia.
Adapun, selama ini pekerja Indonesia di sektor pariwisata masih kurang, terutama yang bersertifikat. Nantinya, diharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meningkatkan kompetensi kurikulum, khususnya sekolah kejuruan dan sekolah tinggi pariwisata.
“Khususnya di sekolah-sekolah tinggi pariwisata dan SMK jurusan terkait. Dengan kemampuan pengajar dalam mengarahkan peserta didik agar memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai kepada SMK jurusan terkait,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Selain soal kurikulum pendidikan pariwisata, pimpinan DPR juga akan mendorong Komisi X DPR agar Kemenpar melakukan pemetaan dan penyeleksian kembali terhadap pekerja sektor pariwisata. “Untuk memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan pekerja di sektor pariwisata,” ujar Bamsoet dalam rilis.
Nantinya, pekerja di sektor pariwisata itu akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan. Sampai saat itu, berdasarkan data Badan Nasional Sertifikasi Profesi per Juni 2018, baru 28.000 tenaga kerja yang sudah bersertifikat dari total 230.000 tenaga kerja di sektor pariwisata.
Terakhir, Pimpinan DPR meminta Komisi X DPR agar Kemenpar memberikan pelatihan bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya kepada pekerja sektor pariwisata. Tujuannya, agar sektor pariwisata Indonesia unggul di Asia Tenggara.
Baca Juga:
- Lampung Provinsi Kedua di Indonesia yang Memiliki Pertumbuhan Wisman Tertinggi
- Bamsoet Meminta Penjelasan KLHK Soal Rencana Pembangunan Resort di P Rinca
- In Action Co-Branding Wonderful Indonesia Percepat Pencapaian Target 20 Juta Wisman
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
