Presiden Perintahkan Polri Antisipasi Kejahatan Siber
Semarang – Presiden Joko Widodo pada Senin, 9 Oktober 2017, membuka Apel Kasatwil Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2017 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah.
Mengutip dari laman Divisi Humas Polri, agenda rutin tahunan yang kali ini mengambil tema Polri yang Promoter (profesional, modern, dan terpercaya) digelar untuk merapatkan barisan guna menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif menjelang pilkada serentak tahun 2018 di 171 wilayah kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia.
Dalam pembukaan tersebut, Presiden Joko Widodo turut memberikan arahan kepada jajaran kepolisian se-Indonesia. Yang pertama, ia mengingatkan mengenai perubahan global yang pada akhirnya dapat turut memengaruhi pola kejahatan yang terjadi.
“Pasti kejahatan pun juga akan berubah lebih canggih lagi. Kejahatan siber pasti lebih banyak dari kejahatan-kejahatan biasa. Hal-hal inilah yang harus kita antisipasi,” Presiden menegaskan.
Menurutnya, Polri dan jajaran pengamanan terkait harus memahami bahwa kesiapsiagaan dalam menjaga keamanan negara harus semakin ditingkatkan. Karena faktor keamanan sendiri disebutnya dapat berperan penting dalam proses pembangunan negara ini.
“Stabilitas politik dan keamanan itu akan berpengaruh kepada yang namanya pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perluasan dunia usaha. Semua ini akan berkaitan. Kalau kita tidak memiliki pandangan ke arah itu, bisa kita terjebak hanya kepada rutinitas belaka,” ujarnya menjelaskan.
Demikian halnya menjelang pilkada serentak mendatang. Pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga dapat dijadikan pembelajaran tersendiri bagi Polri untuk mampu menangani situasi.
“Saya sudah empat kali yang namanya ikut kontestasi politik. Dua kali di pemilihan wali kota, satu kali di pemilihan gubernur, satu kali di pemilihan presiden. Kontestasi politik ya seperti itu, pasti tensi dan suhu politiknya lebih hangat,” ucapnya.
Berdasarkan pengalamannya, menjelang masa-masa itu, suasana memang akan menghangat. Hal itu dapat dimaklumi. Namun, di saat itulah Polri dituntut berperan aktif untuk mengendalikan suasana agar tidak semakin memanas dan menyulut perpecahan di kalangan masyarakat.
“Tugas kita adalah meluruskan isu-isu yang memanaskan situasi. Kalau sudah pada tahap membahayakan, ya penegakan hukum harus tegas. Tidak usah melihat itu siapa,” ia menegaskan.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar Polri mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Seperti potensi friksi yang bisa saja terjadi, juga harus dapat diperkirakan dan dipetakan.
“Jangan sampai sudah kejadian baru kita bingung mencari air untuk memadamkan. Pencegahan lebih baik dan menyiapkan alternatif solusi,” ucapnya.
Terakhir, dalam acara yang yang turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa Polri harus mampu mengedepankan netralitas dalam menjalankan tugasnya di setiap kontestasi politik. Ia juga meminta agar Polri dan TNI dapat menjaga soliditas dalam menjaga keamanan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
“Asal saat dilihat oleh masyarakat dan para kontestan bahwa TNI dan Polri itu solid, selesai semuanya. Oleh sebab itu, saya juga sampaikan kepada seluruh jajaran Polri bahwa politik Polri itu adalah politik negara. Semuanya loyal dan setia kepada negara, rakyat, dan pimpinan. Kalau itu kita kerjakan, tidak akan ada yang berani macam-macam. Saya meyakini itu,” tegasnya.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
