Program Dana Desa Berhasil, Dari 20 Ribu Desa Tertinggal, Tinggal 5 Ribu Saja
Bondowoso – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan dalam tiga tahun ini sudah mengentaskan 15 ribu desa tertinggal dari semula 20 ribu desa. Mereka bilang, sisa 5 ribu desa tertinggal lagi akan menjadi prioritas. Program dana desa diklaim berhasil.
Hal ini diungkapkan sendiri oleh Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo saat berada di Bondowoso, Jawa Timur, Senin (16/7) kemarin.
“Dana desa yang digulirkan pemerintah meningkatkan perekonomian rakyat di desa. Namun masih ada 5 ribu desa tertinggal yang harus segera dientaskan. Masih banyak desa berkembang yang terus didorong jadi desa mandiri dan maju,” ujarnya.
Baca Juga: Mendes Segera Bentuk Desa Wisata Berbasis Kopi di Bondowoso
Adapun data Kemendes PDTT yang dibacakannya itu merujuk survei sosiolog IPB, Dr Ir Ivanovich Agusta. Survei menunjukkan bahwa memang tersisa sekitar 5 ribu desa tertinggal dari total 83.184 desa dan kelurahan di Indonesia.
Sedangkan mengenai berapa angka pasti dari jumlah desa tertinggal, Kemendes PDTT menunggu hasil sensus Badan Pusat Statistik.
Eko menuturkan keberhasilan program dana desa ini lewat penurunan angka kemiskinan. Mengacu Data BPS sementara, angka kemiskinan Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Itu berarti terendah dalam 25 tahun terakhir.
Menurutnya, keberhasilan program dana desa tak lepas dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.
Seperti diketahui, sejak bergulir pada 2015, pemerintah mengucurkan Rp187 triliun hanya untuk dana desa. Tahun 2015, anggaran dana desa Rp20,67 triliun. Jumlah itu meningkat pada tahun 2016 jadi 46,8 triliun, lalu tahun 2017 dan 2018 jadi Rp60 triliun.
“Tahun 2019 Pemerintah merencanakan kenaikan anggaran dana desa Rp13 triliun menjadi 73 triliun. Harapannya diserap tidak lagi untuk pembangunan infrastruktur, tetapi pemberdayaan ekonomi warga,” ujar Eko.
Ya, Eko, meneruskan keinginan Presiden Joko Widodo, mendorong desa untuk membentuk unit-unit usaha melalui badan usaha milik desa. Dengan begitu, masyarakat dapat mengelola keuntungan dari usahanya untuk kesejahteraan. Masyarakat pun bisa mandiri dan tak hanya bergantung pada pemerintah.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
