Pertamina Dukung Kebijakan Penggunaan LPG Gubernur Kalteng
Palangkaraya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor 700/2948/11.3/ESDM tentang Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 kg. Kebijakan Pemprov Kalteng ini mendapat dukungan penuh dari PT Pertamina (Persero). Pasalnya, SE tersebut merupakan bentuk dukungan nyata dari pimpinan daerah untuk menyukseskan subsidi tepat sasaran pemerintah.
Dalam surat edaran itu, disebutkan bahwa konsumen yang tidak berhak atas subsidi dihimbau untuk menggunakan LPG nonsubsidi. Diantaranya adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI dan Polri, Pegawai BUMN dan BUMD, pengusaha yang kekayaannya di atas Rp50 juta dengan omset Rp300 juta per tahun dan masyarakat lainnya ain yg memiliki penghasilan di atas Rp1,5 juta per bulan.
Untuk mendukung SE Gubernur Kalteng ini, Pertamina sudah menyiapkan alternatif LPG non subsidi untuk konsumen golongan tersebut yang terdiri dari LPG 12 kg dan Bright Gas 5,5 kg untuk keperluan rumah tangga atau usaha yang penggunaan LPG-nya relatif kecil dan LPG 50 kg untuk usaha yang penggunaan LPG nya lebih besar. Saat ini produk tersebut sudah tersedia di agen-agen LPG, di SPBU dan di mini market.
Sementara itu, untuk memotivasi para konsumen agar beralih, Pertamina juga memberikan berbagai promo, di antaranya program tukar tabung dari LPG 3 kg ke Bright Gas 5,5 kg. Yakni, setiap dua tabung LPG 3 kg dapat ditukarkan dengan Bright Gas 5,5 kg dengan hanya menambah uang sekitar Rp100 ribu (tergantung lokasi), dan penukaran satu tabung ditambah uang sekitar Rp215 ribu (tertantung lokasi).
Penukaran tabung dapat dilakukan di agen dan pangkalan resmi Pertamina. Sementara, untuk pembelian tabung baru beserta isi senilai Rp300 ribu dan untuk refill sekitar Rp69.500.
Ketepatan sasaran penggunaan LPG 3 kg ini bukan merupakan tanggung jawab satu pihak, namun harus diwujudkan bersama-sama. Pemerintah telah membuat aturan bagi pengguna LPG, Pertamina menyediakan alternatif LPG non subsidi, sekarang tinggal kesadaran dari masyarakat termasuk pengusaha untuk juga berkontribusi dalam mewujudkan ketepatan sasaran subsidi LPG 3kg.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
