Sikap PKS ke Prabowo Ditentukan Setelah Deklarasi
Jakarta – Dukungan Partai Keadilan Sejahtera ke Prabowo Subianto ternyata masih teka-teki. Hal ini berjalan seiring dengan tenggat waktu pendaftaran yang tinggal tiga pekan lagi. Sejumlah kalangan pun bertanya bagaimana sikap PKS.
Presiden PKS Sohibul Iman, mengamininya. Ia menegaskan bahwa partainya belum bisa memastikan apakah akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai calon presiden.
Menurutnya, sikap PKS mendukung Prabowo akan ditentukan apabila sudah deklarasi. “Jadi, sampai sebelum kami deklarasi, ini belum final. Tapi kalau sudah deklarasi, baru final,” kata Sohibul, di Jakarta, Sabtu, (14/7) kemarin.
Masih katanya, sampai sekarang pun belum ada perjanjian resmi antara PKS dengan partai koalisi soal pencalonan Prabowo sebagai calon presiden. Sohibul hanya memastikan bahwa pihaknya akan tetap menghormati pencalonan Prabowo yang sudah dideklarasikan Partai Gerindra.
Terlepas dari itu, sejauh ini memang baru Partai Gerindra yang tegas mencalonkan lagi Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Kata Sohibul, sebagai bagian komitmen kemitraan dengan Gerindra, sikap PKS menghormati keputusan tersebut.
Namun PKS, lanjut Sohibul, tetap membutuhkan komitmen penegas kembali. Dalam hal ini, pihaknya menekankan bahwa ada topik inti dan utama yang mesti dibicarakan lagi di antara partai koalisi. Apalagi kalau bukan soal calon wakil presiden.
“Pembicaraan, kan, harus sampai kepada cawapres, habis itu tentu ada konstelasi, yang boleh saja, karena namanya juga kami lobi-lobi, tentu akan ada dinamika-dinamika,” ujarnya.
Baca Juga: Ingin Nyaleg Kembali, Mantan Napi Korupsi dari Gerindra Gugat PKPU
Adapun soal deklarasi yang bakal dilakukan tadi, Sohibul masih belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai waktu pengungumannya. Ia hanya mengisyaratkan semua itu, termasuk deklarasi, akan dilakukan sebelum 10 Agustus 2018.
Seperti diketahui sebelumnya sejumlah opsional telah keluar terkait siapa pendamping Prabowo Subianto. Di antara beberapa pilihan, ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Anies sendiri Sabtu kemarin telah bertemu dengan Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. Sambil tersenyum, Anies mengungkapkan bahwa banyak membahas terkait kondisi Jakarta saat ini.
“Kita bicarakan banyak hal tentang Jakarta, progres-progres tentang Jakarta, program kita di Jakarta dan rencana kita di Jakarta. Karena apa yang kita perjuangkan di Jakarta hari ini adalah bagian perjuangan PKS dan Gerindra yang mengusung saya,” kata Anies.
Namun saat ditanya lebih jauh apakah pertemuannya dengan Sohibul membahas soal capres-cawapres, Anies enggan menjawab. Mantan Menteri Pendidikan ini menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Sohibul.
“Gubernur itu dalam tupoksinya tidak ada tentang capres dan cawapres. Jadi kalau ditanya air saya jawab, listrik saya jawab. Kalau soal capres-cawapres, Pak Sohibul saja yang menjawab,” ungkap Anies.
Sohibul pun menyebut inti pertemuan ini adalah silaturahmi Lebaran. Namun, Sohibul tidak menampik kalau ada juga pembahasan soal nama Anies yang dibicarakan menjadi cawapres.
“Yang kedua, secara rutin beliau sering update apa-apa progres DKI. Dua hal itu saja yang terpenting. Tapi pembicaraan di media yang lagi ramai. Memang saya yang memulai. Saya bilang, Pak Anies itu namanya cukup berkibar di media,” kata Sohibul.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
