Skema Gross Split: Revisi Sudah Baik untuk Development dan Produksi – Belum untuk Eksplorasi (3)
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) kembali memperpanjang batas waktu ‘Lelang wilayah kerja migas konvensional dan non-konvensional tahun 2017‘pada pertengahan bulan September 2017 lalu. Akses dokumen tender lelang blok migas baru (eksplorasi) diperpanjang sampai dengan tanggal 20 November 2017 dan batas pengembalian dokumen diundur sampai dengan tanggal 27 November 2017.
Menurut situs resmi kementrian ESDM, sampai dengan tanggal 12 September sepuluh perusahaan migas telah mengambil 17 dokumen penawaran lelang blok migas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi pada industri migas Indonesia unutk menambah potensi cadangan migas nasional.
Pengunduran batas waktu lelang ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada investor sektor hulu migas, untuk mempelajari Peraturan Menteri mengenai Skema Gross Split yang baru direvisi (melalui Permen No. 52/2017). Selain, perlu waktu untuk koordinasi antara Kementrian ESDM dan Kementrian Keuangan terkait skema perpajakan setelah ESDM menerima masukan pelaku bisnis migas pasca revisi skema Gross Split dirilis.
Kementrian ESDM menawarkan sepuluh blok migas konvensional dan lima blok migas non-konvensional tahun 2017. Tujuh blok migas konvensional ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung (direct proposal) dan tiga blok migas ditawarkan melalui mekanisme penawaran reguler (regular tendering).
Penawaran blok migas non-konvensional pada tahun ini, tersedia tiga blok melalui proses penawaran langsung dan dua blok melalui mekanisme penawaran reguler.
Mekanisme lelang blok migas diatur oleh Peraturan Mentri ESDM No 35 Tahun 2008. Blok migas yang ditawarkan melalui mekanisme lelang penawaran langsung adalah blok migas yang sebelumnya secara teknis sudah diteliti melalui proses kegiatan studi eksplorasi bersama (joint study agreement) oleh badan usaha atau konsorsium.
Biaya awal untuk yang dibutuhkan untuk mendapatkan data resmi bawah permukaan (geologi) dari Pemerintah Indonesia berkisar USD 60,000 sampai dengan USD 79,000. Besar biaya ini tergantung kelengkapan data sumur migas dan data seismik yang berada di dalam atau di sekitar blok migas yang ditawarkan. Blok migas yang memiliki kualitas dan cakupan data yang tinggi dapat mengurangi resiko dan waktu untuk yang dibutuhkan untuk membuat keputusan investasi.
Untuk blok migas yang berada pada/berdekatan dengan cekungan yang sudah tergolong mature, pengetahuan kondisi bawah permukaan (geologi) bisa digolongkan cukup tinggi. Atau dengan kata lain, geolog dan ahli bawah permukaan sudah mengetahui resiko-resiko kegagalan eksplorasi yang akan dihadapi. Untuk blok migas yang berada di cekungan sedimen yang masih bersifat frontier, dibutuhkan tambahan data seismik dan sumur eksplorasi untuk melihat prospektivitas cekungan tersebut dan memperkirakan resiko-resiko kegagalan eksplorasi yang mungkin terjadi.
Data bawah permukaan yang secara umum terdiri dari data seismik, data sumur migas (eksplorasi/produksi) dan laporan-laporan studi geologi/geofisika termasuk kedalam infrastruktur dasar yang harus dipersiapkan secara serius oleh Pemerintah Indonesia sebelum menawarkan blok-blok migas tersebut kepada investor lokal maupun investor asing.
Ketersediaan data-data eksplorasi yang dikelola secara profesional dan berkualitas serta terintegritas baik dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di bidang eksplorasi migas Indonesia. Pengelolaan data secara profesional dan kemudahan dalam memperoleh data yang berkualitas tinggi juga otomatis dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menilai tingkat prospek blok-blok migas yang ditawarkan.
Pada prakteknya pengelolaan infrastruktur data yang transparan dan berkualitas tinggi tidaklah mudah, diperlukan komitmen kerja, sumber biaya reguler yang tidak kecil dan dukungan pengawasan pelaksanaan operasi yang terintegrasi dari semua pihak. Data merupakan salah satu faktor penting, sebab dengan data bawah permukaan berkualitas tinggi adalah infrastruktur dasar untuk melakukan analisis prospektivitas cadangan migas sebelum melakukan keputusan untuk berinvestasi.
Beberapa negara, seperti Australia dan India, menerapkan open-data policy untuk kegiatan eksplorasi migas. Kebijakan ini turut meningkatkan pertumbuhan kegiatan eksplorasi berdasarkan hasil studi bawah permukaan yang komprehensif di negara-negara tersebut.
Kebijakan
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam hal keterbukaan data pada industri ekstraksi mineral sudah dimulai sejak bulan Oktober 2010, melalui Peraturan Presiden No. 26/2010, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
EITI sendiri mewajibkan negara-negara anggotanya untuk melaporkan semua pemasukan negara dari industri ekstraksi mineral secara transparan. Transparansi melalui EITI diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan kebocoran pendapatan negara dan praktik korupsi pada industri mineral ekstraksi.
Selain kebijakan yang sudah dirilis oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung keterbukaan data pada industri migas, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan usaha yang lebih terinterasi untuk meningkatkan investasi pada kegiatan eksplorasi migas. Beberapa hal mendasar yang diharapkan dapat segera dilakukan untuk mendukung kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh investor:
- Penambahan data-data bawah permukaan pada cekungan-cekungan sedimen yang berpotensi menyimpan kandungan migas yang besar, terutama di cekungan-cekungan sedimen yang masih tergolong frontier dan mempersiapkan infrastruktur data yang lebih terbuka untuk merangsang kegiatan studi-studi prospek cadangan migas pada cekungan-cekungan sedimen yang berada di dalam wilayah Indonesia. Hal ini sangat membutuhkan teknologi dan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam praktek pengelolaannya,
- Pemutakhiran teknologi akan membuka konsep-konsep baru untuk menemukan cadgangan migas baru. Kita bisa belajar banyak terhadapa revolusi ‘shale oil/gas’ di Amerika Utara yang mengubah peta industri migas dunia. Pemerintah dianjurkan untuk lebih berani berinvestasi pada riset dan pengembangan teknologi eksplorasi migas. Salah satu opsi yang bisa diambil adalah dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang memiliki teknologi mutakhir untuk eksplorasi dan eksploitasi migas,
- Sinergi antar badan-badan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung mempermudah kegiatan penambahan data-data eksplorasi,
Skema Gross Split yang baru saja direvisi oleh Pemerintah Indonesia dan kebijkan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sinergi kebijakan antar departemen di lingkungan pemerintahan, kemudahan birokrasi dan ketersediaan data-data teknis dari Pemerintah Indonesia.
Mengingat Pemerintah Indonesia harus bersaing dengan negara-negara tetangga untuk menarik minat investor untuk berinvestasi pada industri migas nasional, Pemerintah Indonesia juga harus lebih pro aktif dalam melakukan benchmarking iklim investasi industri migas nasional dengan negara-negara penghasil migas di wilayah Asia secara berkala untuk turut mendukung proses evaluasi terhadap perkembangan penerapan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan.
Sumber:
Directorate General of Oil and Gas, Indonesia Conventional & Unconventional Bidding Round, Retrieved September 2017, http://e-wkmigas.esdm.go.id/
Directorate General of Oil and Gas, Indonesia Conventional & Unconventional Bidding Round, Retrieved September 2017, http://www.wkmigas.com
Ministry of Energy and Mineral Resources, PERMEN No 52 Tahun 2017-Perubahan atas Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, 20 September 2017, http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20No.%2052%20Th%202017.pdf
Catatan:
Program Fokus Grup Diskusi (FGD) adalah forum dialog dan diskusi yang difasilitasi oleh dev.fakta.news/v03. Ada 4 bidang utama yang menjadi sorotan dev.fakta.news/v03 yaitu: energi, pangan, infrastruktur dan pelayanan publik.
FGD ini untuk bertujuan menyamakan persepsi, menjabarkan persoalan dan merumuskan solusi-solusi di bidang-bidang tersebut di atas. Adapun hasil FGD ini akan dipublikasikan melalui dev.fakta.news/v03 dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait.
FGD Energi ini dipandu oleh Tito Kurniadi dan Koster Rinaldi (dev.fakta.news/v03) dengan para peserta eksekutif, profesional, pejabat pemerintah, akademisi/pakar di bidang energi.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
