Tiga Kriteria Cawapres Jokowi Ada di Mahfud MD
Jakarta – Beredarnya nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 bukan tanpa sebab. Setidaknya, tiga kriteria cawapres Jokowi ada di Mahfud MD, yakni kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas.
Menurut pengamat politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, tiga hal yang menjadi acuan partai koalisi pendukung untuk memilih pasangan Joko Widodo di Pilpres 2019 ada di Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 tersebut.
Arfianto menjelaskan, Mahfud MD punya kapasitas di bidang hukum. Kapasitasnya pun sudah tak perlu diragukan. Pasalnya, Mahfud pernah menjabat sebagai Ketua MK dan ia juga merupakan guru besar hukum.
Arfianto menambahkan, bila pekerjaan rumah di bidang penegakan hukum yang saat ini belum bisa berjalan optimal menjadi prioritas program Jokowi, sosok Mahfud sangat tepat untuk membantu Presiden. “Keberadaan Mahfud ketika menjadi wapres bisa mendorong penegakan hukum lebih baik,” tambahnya.
Kriteria cawapres Jokowi kedua soal integritas. Arfianto menjelaskan, Mahfud memiliki integritas sebagai seorang tokoh negarawan. Apa yang dilakukan bukan sekadar berbicara, namun juga menjalankan apa yang dikatakannya.
“Dari sisi aspek integritas, kriteria ini sangat penting karena di saat negeri ini sedang memerangi korupsi, dibutuhkan pemimpin yang bersih,” ujarnya.
Adapun soal akseptabilitas, Mahfud MD bisa diterima di kalangan elite maupun publik secara luas. Mahfud bisa menjadi jembatan bagi Jokowi dengan kelompok-kelompok yang berseberangan. Selain itu, Mantan Ketua MK ini bisa membantu mendongkrak elektabilitas.
“Di dalam penerimaan publik, saya rasa dengan selalu masuknya nama Mahfud dalam survei maupun opini para ahli, menandakan beliau diterima secara publik,” jelasnya.
Di kalangan Islam tradisional, Mahfud bisa diterima. Di kalangan moderat pun diterima. “Hal itu menjadi kelebihan Mahfud,” ujar Arfianto.
Baca Juga:
- NasDem dan Hanura Tak Keberatan bila Mahfud MD Cawapres Jokowi
- Mahfud MD Bisa Memperkuat Kinerja Jokowi dan Diterima Semua Kalangan
- Dinilai Tak Mengkhianati Gus Dur, NU Mendorong Mahfud MD Sebagai Cawapres
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
