Di Balik Bantahan Eggi Sudjana, Ampi Tanudjiwa dan Sri Rahayu Ningsih
Jakarta – Hingga saat ini, polisi belum berhasil mengungkap siapa pemesan konten-konten ujaran kebencian yang diproduksi sindikat Saracen. Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, tiga tersangka sindikat Saracen yang ditangkap, tidak terbuka saat pemeriksaan.
Kendati begitu, polisi masih mendalami siapa saja pihak-pihak yang memesan sindikat Saracen. “Yang lain-lain terkait dengan kelompok-kelompok mana yang pernah pesan, atau siapa yang pernah pesan kepada mereka, ini masih proses pendalaman,” ujar Awi.
Sebelumnya, dalam kasus ini polisi menangkap tiga orang tersangka, yaitu Jasriadi (32) yang berperan sebagai ketua, Muhammad Faizal Tanong (43) sebagai koordinator bidang media dan informasi, serta Sri Rahayu Ningsih (32) sebagai koordinator grup wilayah.
Sementara akibat perbuatannya itu, Jasriadi disangkakan melakukan tindak pidana ilegal akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 jo Pasal 30 ayat 2 dan atau Pasal 46 ayat 1 jo Pasal 30 ayat 1 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, dengan ancaman tujuh tahun penjara.
Sementara Muhammad Faisal Tanong dan Sri Rahayu Ningsih disangkakan melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech dengan konten SARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dengan ancaman enam tahun penjara, dan atau Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman enam tahun penjara.
Dalam perkembangan penyelidikan, polisi juga akan mengundang pihak-pihak yang namanya tercantum di struktur organisasi Saracen.”Syukur-syukur nama-nama yang ada di situ, silakan langsung ke Bareskrim untuk mengklarifikasi. Ya lebih bagus. Tapi itu tadi, masih dalam proses perencanaan,” jelas Awi.
Namun, Awi menegaskan, pihaknya tidak akan sembarangan memanggil orang-orang tersebut untuk dimintai klarifikasi. “Kita juga tidak sekonyong-konyong memanggil orang-orang yang ada dalam struktur (Saracen) itu. Kalau tidak ada benang merahnya, ya tidak (diundang). Sifatnya bukan memanggil, tapi mengundang untuk klarifikasi,” Awi menambahkan.
Keterangan Awi itu, sekaligus menjawab sikap keras Eggi Sudjana yang namanya tercancum dalam struktur keorganisasian Saracen. Dalam daftar nama struktur organisasi Saracen, Eggi bersama Mayjen (Purn) Ampi Tanudjiwa disebut sebagai dewan penasihat Saracen.
Namun baik Ampi maupun Eggi, membantah keras tuduhan itu. Bahkan Eggi mengancam, karena merasa difitnah dan dikriminalisasi terkait pencantuman namanya di struktur organisasi Saracen. “Secara ilmu hukum, saya punya hak hukum sebenarnya. Di-cover dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Yang intinya, menjadikan saya dicemarkan namanya dan difitnah. Maka saya punya hak hukum untuk melapor,” kata Eggi. Namun siapa yang akan dilaporkan Eggi, tidak jelas.
Bantahan serupa dilontarkan Ampi Tanudjiwa. Dia membantah terlibat dalam sindikat penyebar ujaran kebencian bernada SARA dan hoax itu. “Hanya Eggi Sudjana yang saya kenal. Saya lagi nanya Pak Eggi. Saya hubungi Eggi, dia di Mekah,” kata Ampi saat dikonfirmasi, Jumat (25/8/2017).
Ampi mengaku, tak mengerti dan tidak mengetahui soal sindikat Saracen yang kini ramai diperbincangkan, setelah sejumlah pengurusnya ditangkap polisi karena dianggap bertanggung jawab dalam penyebaran konten ujaran kebencian. “Saya belum tahu Saracen apa artinya. Banyak yang menelepon saya, saya enggak tahu, singkatan apa, kerjanya pun enggak tahu juga,” katanya.
Tak terima namanya dicatut di dalam struktur Saracen, Ampi berencana melakukan gugatan. “Saya akan gugat perdata dan pidana,” kata Ampi. Saat masih menjadi perwira aktif di lingkungan TNI AD, beberapa jabatan penting diemban Ampi. Dia pernah menjabat Komandan Korem pada tahun 1995-1997. Kariernya kian moncer saat menjabat Kepala Staf Kodam Wirabuana. Bintang dua dia capai saat kariernya menjabat Wakil Komandan Diklat TNI di Bandung.
Saat TNI masih memiliki kursi di DPR, Ampi pernah duduk sebagai anggota DPR untuk Fraksi TNI/Polri selama 36 bulan.
Ketika pemilihan presiden lalu, Ampi terlibat menjadi tim sukses salah satu pasangan calon, bersama Rijal Kobar yang sudah divonis ujaran kebencian. “Oh iya, saya di sana (tim sukses pemenangan salah satu calon). Jadi Ketua Pembinanya, bareng Rizal Kobar, Eggi Sudjana,” ujar Ampi.
Selain mengancam pihak kepolisian, Eggi juga tampak berang dan mengancam akan mengambil langkah hukum, pidana dan perdata, terhadap beberapa phak yang menuduhnya terlibat dalam kelompok penebar berita palsu dan kebencian berkedok suku, agama, dan ras tersebut. Salah satu pihak yang diancam diadukan oleh Eggi, adalah Sekretariat Nasional Jokowi (Seknas Jokowi) dalam hal ini Ketua Bidang Hukum Seknas Jokowi Dedy Mawardi.
“(Dedy Mawardi) dia nyerang kita, nyebut kita harus disikat segala macam, seolah-olah saya sudah bersalah. Kan asas praduga tak bersalah tidak boleh begitu, itu memancing kita perang,” kata Eggi di sebuah berita online nasional.
Menanggapi ancaman Eggi, Dedy Mawardi mengaku siap menghadapi langkah hukum yang akan ditempuh oleh Eggi baik pidana maupun perdata. “Sebagai warga negara yang taat hukum, Insya Allah saya tidak takut dengan Eggi. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya tidak akan melarikan diri keluar negeri,” ujar Dedy.
Aktifis Relawan
Rupanya, Sri Rahayu Ningsih (SRN) salah satu tersangka yang diciduk polisi, adalah juga simpatisan yang pernah hadir di deklarasi relawan Anies – Sandi saat pilkada DKI Jakarta. Selain itu, juga hadir di posko Kang Tatang untuk bakal calon Gubernur Jabar dari salah satu partai dan berfoto riang bersama tim sukses Tatang lainnya.
Deklarasi dukungan pilkada
Seorang pengamat Alifurrahman mengaku, kegiatan Saracen ini unik. Menurutnya, hal ini mengubah pandangannya terhadap Saracen. “Yang semula saya pikir kelompok buzzer yang hanya mencari uang demi makan, tapi sepertinya mereka adalah kolompok pasukan politik. tentu tidak mudah bagi orang biasa yang tidak punya jaringan politik, bisa masuk foto-foto di kantor DPC, ikut dalam deklarasi dukungan Cagub Cawagub dari partai tertentu,” tuturnya.
Bagaimanapun, lanjut Alifurrahman, sampai saat ini masih mencari tahu siapa saja klien Saracen dalam pembentukan isu, hoax dan penghinaan. “Tapi kalau melihat gambar-gambar yang saya capture dari akun SRN, sebenarnya menjadi mudah disimpulkan. Tetapi selama belum terbukti, tentu hanya bisa bertanya-tanya saja soal kait mengkait dengan berbagai tokoh yang berkepentingan,” tuturnya.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
