Masih Terdapat 871 Desa di NTT Belum Teraliri Listrik
871 Desa di NTT Masih Belum Dialiri Listrik
Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) Kupang PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Joko Martono mengatakan jumlah desa yang belum berlistrik ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan posisi 2017 yang jumlahnya mencapai 1.200 desa, Senin (8/10).
Ketika memasuki awal tahun 2017, pihaknya menargetkan harus melistriki sebanyak 600 desa yang menyebar di 21 kabupaten se-NTT. Namun hingga September 2018 baru 329 desa yang terealisasi.
“Capaian ini cukup banyak juga dibandingkan tahun 2015 ke bawah itu maksimal desa berlistrik yang dibangun hanya 100 desa per tahun, tapi mulai 2017 itu dibangun besar-besaran,” ujarnya.
Menurut Martono, kondisi geografis di provinsi berbasis kepulauan itu menjadi tantangan tersendiri terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.
Di sisi lain, jumlah vendor yang mengerjakan listrik desa di daerah itu juga sangat terbatas, hanya 20 vendor yang didominasi lokal.
“Vendor yang ada sekarang ini juga overload, kadang satu kontrak bisa sampai 11 desa dengan panjang jaringan hingga 40 km (kilometer sirkuit), sementara satu vendor bisa dapat lebih dari lima kontrak,” katanya.
Kondisi kerapatan pemukiman penduduk yang kurang juga menyebabkan pembangunan listrik menjadi mahal. Seperti di Pulau Sumba yang membutuhkan puluhan kilometer jaringan yang harus dibangun untuk menjangkau wilayah perkampungan.
“Begitu masuk perkampungan di situ, potensi calon pelanggan, misalnya, hanya 100 KK, tapi harus dikerjakan karena masyarakat membutuhkan listrik, meski biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar,” ujar Martono.
Saat ini pembangunan listrik desa terus dikerjakan untuk mengejar target 100 persen desa berlistrik di tahun 2019.
“Sebelumnya, kami diberi target harus selesai 100 persen pada 2018. Tapi tidak bisa terlaksana sehingga diberi waktu tambahan sampai 2019, dengan catatan semua desa di NTT harus sudah 100 persen berlistrik,” katanya.
Rey
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
