Fahri Hamzah Resmikan Program Magang ke Jepang dari NTB
Tidak Banyak Orang Indonesia Yang Mengikuti Program Magang ke Jepang
Dengan adanya UU PMI, tambah politisi dari PKS itu, maka istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) luar negeri, tidak akan dipakai lagi. Tetapi diganti dengan istilah Pekerja Migran Indonesia. Meski pun dia istilahnya care given atau pekerja di dalam rumah tangga. Tetapi memiliki keahlian dan jumlahnya tentu semakin hari, semakin banyak karena demografik bonus Indonesia yang luar biasa besarnya.
“Jumlah angkat kerja kaum muda yang sanggup memikul beban bangsa Indonesia, akhir-akhir ini adalah yang terbanyak dalam sepanjang sejarah. Dan anak muda ini, kalau tidak disalurkan secara positif, bisa negatif. Makanya, saya mengucapkan terimakasih kepada Kang Asep dan kawan-kawan yang telah mengambil inisiatif tentang ini (program magang). Dan saya dalam sisa masa jabatan saya, siap membantu agar program seperti ini mejadi masif,” kata Fahri.
Apalagi, lanjut Fahri Hamzah, dari pihak Japan International Trainning Coorporation/JICO menyampaikan dirinya kalau pihaknya menyatakan tidak ada batas untuk orang Indonesia mengikuti program magang di negaranya, asalkan melalui mekanisme yang telah diatur negaranya.
“Misalnya ada dari pihak Jepang yang datang ke NTB ini untuk memberikan lisensi pusat-pusat pelatihan kita, supaya kita banyak yang bisa datang ke sana (Jepang). Mereka senang sekali. Maka tadi saya dengar dari Ibu Wagub, ada permintaan spesial, kalau bisa yang banyak dari NTB ini” ujarnya.
Karena itu, Fahri Hamzah ingin mendorong Pemerintah melakukan ini dan dirinya kan membicarakan skemanya ke pihak pemerintah terait, termasuk dengan menteri keuangan agar skema rekrutmen ini, sebagian dari dana awalnya ditanggung oleh pemerintah.
“Nantinya, kita akan menggunakan skema dari pemerintah pusat dan skema yang ada di pemerintah daerah. Bahkan kalau kita mau, dari desa-desa, mengingat ada sekitar 75 ribu desa dan apalagi kita terus menyalurkan uang untuk dana desa, untuk melakukan perekrutan awal,” katanya.
Rey
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
