Padang Rumput Seluas 10 Hektar di Kawasan Taman Nasional Komodo Terbakar
Taman Nasional Komodo Terbakar, Ini Sikap DPR
Kebakaran hutan dan padang rumput itu, rupanya mendapat perhatian serius dari pimpinan DPR di Jakarta. Menurut Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, terkait kebakaran padang rumput savana seluas 10 hektar di Gililawa Darat itu, pimpinan DPR akan:
- Meminta dilakukan penghijauan kembali terhadap kawasan TNK yang terbakar, menginat kawasan TNK merupakan salah satu destinasi wisata. Permintaan penanganannya, dilakukan melalui Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM), Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA), Pimpinan Komisi II DPR, dan Pimpinan Komisi X DPR. Jajaran DPR itu, akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) serta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui Kepala TNK.
- Mendorong Komisi III DPR untuk meminta Polri mengusut tuntas dan menindak tegas terhadap pelaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu, agar dapat menimbulkan efek jera dan peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Kemudian, lanjut Indra, pimpinan DPR mendorong Komisi V DPR dan Komisi VII DPR untuk meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk membuat inovasi terhadap kondisi kekeringan air di Kawasan TNK. “Caranya, antara lain dengan membuat saluran irigasi di daerah-daerah savana dan membuat sumur-sumur artesis,” tuturnya.
Padang rumput di kawasan TNK yang terbakar (Foto: Istimewa)
Selain itu, menurut Indra, pimpinan DPR, juga mendorong Komisi X DPR untuk meminta Kemenpar mengimbau kepada masyarakat, serta wisatawan lokal dan mancanegara untuk tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan TNK. Seperti, larangan tidak membuang puntung rokok sembarangan. “Serta memberikan sanksi tegas kepada masyarakat dan wisatawan yang melanggar peraturan yang telah ditentukan, mengingat padang rumput savana di musim kemarau mudah terbakar,” pungkasnya.
M Riz
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
