Pemekaran DOB Menunggu Putusan Presiden
Pemekaran DOB Tunggu RPP
Bukankah PP itu sudah disusun dan saat ini sudah ada di meja Presiden untuk di tandatangani?
Sekarang memang sudah berkali-kali di bahas, sudah lewat proses harmonisasi, dan tinggal menunggu persetujuan dari Presiden untuk menandatangani RPP tersebut.
Apa saja aturan dalam PP baru tersebut terkait pemekaran ini?
Diantaranya persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan untuk melakukan pemekaran. Diantaranya syarat administrasi, lalu persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah. Ini menjadi salah satu pembeda. Yang berikutnya, dalam RPP itu juga disebutkan tidak semua daerah yang akan dimekarkan itu langsung menjadi daerah otonomi, tetapi melewati satu periode menjadi daerah persiapan.
Nah, daerah persiapan itu ditetapkan dengan PP setelah dibahas antara Pemerintah, DPR, DPD RI. Kemudian dibentuk tim independen. Setelah tim independen selesai bekerja, dipastikan semua syarat. Seperti syarat administrasi tadi terpenuhi, lalu dibentuk RPP daerah persiapan, entah provinsi maupun kabupaten/kota.
Bagian mana saja yang diperkuat dalam syarat pemekaran wilayah ini?
Kapasitas. Sebab, selama ini dari hasil evaluasi, Daerah Otonomi Baru yang diharapkan bisa menjadi pemicu terjadinya kesejahteraan masyarakat, kemudian meningkatkan daya saing, tapi yang terjadi belum sepenuhnya seperti itu. Tetapi ada juga aspek yang lain, diantaranya terjadinya proses demokrasi yang lebih baik, itu mungkin bisa di capai dengan adanya DOB yang ada sekarang.
Rencana penandatanganan PP pemekaran ini dianggap politis. Apalagi kita sedang memasuki tahun politik di 2019. Bagaimana tanggapan anda ?
Itu sudah dalam ranah politik. Kami yang ada di birokrat lebih pada mempersiapkan masalah teknokrasi-nya. Bagaimana terpenuhinya syarat, berikut UU, itu yang menjadi perhatian kami. Terlepas nanti akan dijadikan sebagai isu politik, ya itu terserah para pihak. Tetapi sekali lagi selagi dia dijadikan sebagai isu politik, ya, dampaknya itu kepada yang menyampaikan itu. Nanti kalau dijadikan sebagai isu politik, kami melihat itu sebagai dinamika politik, tidak ada hubungannya dengan proses teknokratis.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
