“Sebagai Negara Kepulauan, Deklarasi Juanda Merupakan Kekuatan Besar bagi Indonesia”
Lantas bagaimana Anda melihat langkah-langkah pemerintah saat ini dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia?
Pertama, saya kira sudah bagus karena Presiden Jokowi mulainya itu dari institutional building, yaitu beliau mendirikan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan mengelompokkan beberapa kementerian di bawah Menko Maritim. Saya kira satu langkah institutional building itu cukup baik.
Kemudian, alokasi anggaran. Anggaran bagi Susi Pudjiastuti (Kementerian Kelautan dan Perikanan) juga cukup tinggi dan langkah yang dilakukan oleh Susi juga baik, yaitu memberantas penyelundupan dan memberantas pencurian ikan.
Nah, yang kurang adalah kita belum membangun infrastruktur laut (penambahan armada), tetapi kita masih mengedepankan infrastruktur darat, yaitu pelabuhan. Padahal, sebetulnya yang paling penting adalah infrastruktur di lautnya: kapal, alat navigasi, radar untuk memantau, institusi, dan membangun satuan penjaga pantai yang kuat (Indonesian Coast Guard), seperti di Amerika, yaitu American Coast Guard.
Di sini juga seharusnya seperti itu. Seharusnya ada Indonesian Coast Guard yang sifat institusi sipil, tetapi dia dipimpin oleh laksamana bintang tiga. Dengan begitu, dia bisa aktif langsung berkoordinasi dengan TNI AL.
Menurut Anda, kerja sama seperti apa yang harus dibangun antara Indonesia dan Cina di sektor poros maritim ini, utamanya untuk di jalur sutra?
Banyak orang yang lupa bahwa Cina itu sebetulnya menjadi pabrik dunia. Di sana, semua barang diproduksi. Jadi, di sana itu bisa dikatakan mulai dari peniti sampai segala macam ada di situ. Itu bukan milik orang Tiongkok. Mereka hidup dan tumbuh berkembang dari perusahaan-perusahaan luar negeri, seperti Amerika, Jerman, Inggris, dan Taiwan, yang mendirikan pabrik di kawasan industri maupun ekonomi khusus.
Kita hanya memandang mereka itu hanya sebagai investor datang ke sini. Ketika dia datang sebagai investor, dia datang membawa uang termasuk membawa orang-orangnya (tenaga). Padahal, itu tidak kita perlukan. Yang kita perlukan itu adalah dia masuk seperti orang Amerika yang mendirikan pabrik di Tiongkok, menggunakan tenaga Tiongkok, meningkatkan kapasitas dan kemampuan produksi orang Tiongkok.
Nah, dia (Cina) punya pengalaman itu. Dia belajar kawasan industri mungkin dari Batam. Dia mungkin belajar kawasan industri dari Singapura. Sekarang, dia tumbuh gede. Sementara kita, mau menjauhi dan membuat dia sebagai kompetitor.
Menurut hemat saya, kita bisa jadi bagian dari komplementer dari Cina. Menjadi bagian yang dia (Cina) tidak unggul, kita bisa unggul. Yang kita tidak unggul, dia unggul. Contohnya, kita bisa bekerja sama dalam mengembangkan semua alat navigasi kelautan kita dengan memanfaatkan teknologi yang mereka kuasai, yang datangnya dari Barat. Kalau kita langsung ke sumbernya, mungkin lebih mahal. Namun, kalau ke mereka, mungkin lebih murah.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
