Pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, dan makanan-minuman (mamin) dinilai sangat produktif dalam penyerapan tenaga kerja. Sebab, sektor ini mampu menyerap 60% tenaga kerja dari total angkatan ketenagakarjaan nasional dalam empat tahun terakhir. “Pada tahun 2015 jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,31%, sendangkan pada 2018 turun menjadi 6,45%,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dua pekan lalu.

Hanif menjelaskan, berdasarkan catatan Kemenaker, total jumlah penyerapan tenaga kerja baru di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak 2015-2018 mencapai 9,6 juta orang. Dimana pada sektor industri pengolahan menyerap 24,52%, retil besar, keci dan reparasi motor 11,1%, administrasi pemerintah/jaminan sosial 10,9%, konstruksi 10,88%, kegiatan jasa 7%, dan akomodasi-kuliner-rekreasi 4%.

Baca juga:

• Angka Kemiskinan Mampu Menembus Satu Digit
• Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
• Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan

Meski angka pengangguran berada pada tren yang positif, namun Hanif mengakui bahwa capaian ini belum sepenuhnya dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, pengangguran di pedesaan masih mengalami peningkatan sekitar 0,03%. Hal ini disebabkan banyak angkatan kerja baru bekerja secara informal di sektor pertanian. Dimana pada musim panen berakhir, para angkatan kerja ini akan mengnggur lagi.

Namun demikian, Hanif mengaku optimis, karena dengan adanya program dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendes PDTT) yang didalamnya terdapat program padat karya, akan membuka peluang kesempatan kerja di pedesaan. “Jadi situasi naiknya pengangguran di desa menurut saya sifatnya tidak permanen,” imbuhnya kepada Ade Nyong dari Fakta.News.

Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, merupakan salah satu dari 9 poin agenda Nawacita. Hasilnya di era Presiden Jokowi, angka kemiskinan jadi satu digit. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggenjot Program Bantuan Sosial Pangan. Sebab, bantuan sosial dipercaya mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

Hal ini bukan hanya basa basi belaka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2018 lalu, menunjukan angka kemiskinan di Indonesia turun drastris, bahkan telah menembus single digit, yakni 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang. “Alhamdulillah, kontribusi bantuan sosial, angka kemiskinan mampu menembus satu digit,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pekan lalu.

Baca juga:

• Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
• Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
• Pemekaran DOB Menunggu Putusan Presiden

Politisi Partai Golkar ini pun optimis, bahwa hingga akhir 2019, angka kemiskinan di Indonesia bisa turun hingga dibawah 9,5%. “Kalau kita tetap konsisten dan disiplin terhadap program-program yang ada di Kementerian Sosial, Insya’allah kami targetkan penurunan angka kemiskinan hingga akhir tahun 2019 nanti bisa turun menjadi 9,3 – 9,5%,” ungkapnya.

Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, pria kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini menjelaskan poin-poin apa saja yang menjadi bahan evaluasi dalam Program Bantuan Sosial Pangan sejauh ini. Berikut kutipannya.

Apa yang di evaluasi dari Kementerian Sosial bersama Dinsos seluhur Indonesia terkait penyaluran Bantuan Soasial Pangan ini?

Saya masih melihat dalam penyaluran BPNT, beberapa persoalan teknis di lapangan, harus diselesaikan di Tingkat Pusat. Baik oleh Kementerian Sosial maupun HIMBARA. Jadi rapat koordinasi ini merupakan forum untuk kita semua secara bersama-sama yang melibatkan HIMBARA, Bulog, serta Pemerintah Daerah yang khususnya Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi-evaluasi supaya program-program, terutama program transformasi dari Bantuan Beras Sejahtera atau Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa kita tuntaskan 100% pada awal tahun 2019.

Pemerintah kini sedang giat membangun di wilayah bencana, melakukan proses rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur. Maklum saja, musibah bencana alam seara berturut-turut mengguncang beberapa wilayah Indonesia, mulai dari Gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga gempa dan tsunami yang menghantam sebagian wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) mengakibatkan puluhan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Tak hanya itu saja, sejumlah fasilitas umum termasuk infrastruktur lainnya ludes ditelan musibah alam tersebut.

Hingga saat ini, seluruh instansi pemerintah hingga relawan terus membantu pemulihan sejumlah sarana dan prasarana di dua provinsi terdampak musibah gempa dan tsunami ini. Sebut saja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hingga saat ini terus melakukan upaya proses rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur di wilayah-wilayah terdampak bencana alam tersebut.

Baca juga:

• Pemerintah Bangun 1.200 Hunian Sementara untuk Masyarakat Korban Gempa dan Tsunami Sulteng
• Tahun Depan Pemerintah Bangun 10 PLBN Lagi di Wilayah Perbatasan
• Pemerintah Tetap Siaga Menjaga Rupiah di Tengah Kondisi Global Saat Ini

Di Lombok, NTB, setelah masa tanggap darurat, Kementerian PUPR langsung bergerak cepat melakukan proses rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur  atau pembangunan kembali bangunan perumahan yang rusak, dan fasilitas umum lainnya. “Proses rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur ini ditargetkan rampung pada akhir 2019,” ungkap Danis Hidayat Sumadilaga kepada Fakta.news.

Sedangkan untuk penanganan bencana gempa dan tsunami Sulteng, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Kementerian PUPR itu mengatakan, pemerintah masih memperpanjang masa tanggap darurat. Sebab, masih banyak proses yang belum selesai, seperti proses evakuasi dan sebagainya. Setelah itu, baru kami melakukan proses rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur.

Dalam masa tanggap darurat ini, Danis mengatakan, pihaknya tengah berupaya membangun hunian sementara agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian. “Kami targetkan harus selesai dalam waktu dua bulan,” ungkap Danis.

Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, Jumat dua pekan lalu, di ruang kerjanya, lantai dua Gedung Dierktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Danis membeberkan progress rehabilitasi infrastruktur pasca gempa Lombok, serta upaya penanggulangan musibah gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah mulai dari tanggap darurat hingga saat ini. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana perkembangan proses rehabilitasi perumahan masyarakat hingga fasilitas umum pasca gempa Lombok?

Di sana kita melakukan tiga hal. Pertama membantu pengungsi dalam konteks tanggap darurat. Nanti jumlah tengki air minum, dukungan air bersih berjalanan. Kemudian kita juga bantu distribusi air, menambah sanitasi dan sebagainya. Kemudian tugas kedua adalah membangun fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, pasar, kesehatan. Ini harus selesai sebelum Desember 2018 ini. Itu kurang lebih tersebar di 700 lokasi. Nanti harus kami selesaikan yang urgent terlebih dahulu. Itu ada sekitar sekitar awal November sudah bisa di manfaatkan.