“Semua Daerah Berpotensi Rawan, Maka KPU memonitoring Seluruh Daerah Pemilihan”
Beberapa calon kepala daerah tertangkap oleh penegak hukum, tapi aturan tetap membuat mereka bisa ikut pilkada. Apakah mungkin peraturannya dievaluasi sehingga masyarakat tidak mendapatkan calon berstatus tersangka ?
Ya boleh saja karena tidak ada aturan yang tidak boleh direvisi. Melindungi hak pemilih itu penting, jangan sampai orang sudah bermasalah malah dia yang menang. Kalau mau, bisa saja diubah UU KPU. Di sisi lain, juga melihat bahwa tersangka itu nanti harus melampaui tahapan persidangan. Kalau di persidangan menyatakan dia bebas gimana? Padahal dia sudah dihukum.
Apakah kita tidak bisa mencontohkan di luar negeri yang mengedepan etika ?
Saya setuju. Dua titik ini harus dipertemukan, antara melindungi dia sebagai calon dan melindungi hak masyarakat sebagai pemilih. Tidak boleh orang yang sudah tidak punya kemampuan bagus dan tidak bersih, ternyata masih juga ditampilkan. Masyarakat kalau pada umumnya memilih dia kan kasihan. Mempertemukan dua hal ini, KPU harus mampu menyediakan regulasi yang bagus.
Bagaimana KPU mengawasi pemasukan dan penggunaan dana kampanye paslon?
Sebenarnya, kalau bicara pengawasan itu di Bawaslu. KPU ingin membuat pilkada dan pemilu ini harus murah. Murah untuk siapa? Untuk semuanya. Bagi penyelenggara, harus murah. Makanya, KPU menciptakan berbagai macam efektivitas dan efisiensi. Juga murah bagi peserta pemilunya. KPU di dalam peraturan kampanye itu bukan hanya mengatur soal uang yang diterima oleh calon, tapi membatasi pengeluaran dana kampanyenya.
Maksimal berapa?
Kalau maksimal tiap daerah berbeda-beda. Karena memang satuan harga di daerah berbeda-beda. Kemudian jumlah wilayah administrasinya berbeda-beda.
Kalau di wilayah Pulau Jawa seperti Jatim, Jateng, dan Jabar?
Saya kurang hapal. Tapi kalau Jawa itu kemarin dihitung bisa mencapai Rp400 miliar. Sampai hari ini tidak ada yang pernah menghabiskan dana kampanye sebanyak batas maksimal yang ditentukan oleh KPU.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
