“Terus Terang Kita Memang Harus Menolong”
Adakah program khusus dari Kemenkes untuk menangani kondisi seperti ini?
Memang Kemenkes mempunyai program. Namun, program kami itu pendekatan ke warga, yakni Program Indonesia Sehat. Kami juga mau bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengobatan jarak jauh. Kemudian, kami mempunyai flying health care. Flying health care juga ada yang tersedia di Asmat, tetapi sampai di kota saja, tidak bisa sampai ke kampung. Kami sekarang mencoba memperluas flying health care ini dan mencoba mengantisipasi di sepuluh kabupaten lain yang potensial untuk mengalami kejadian seperti ini.
Berkendara motor dengan TNI mengunjungi pasien-pasien dan lingkungan terwabah gizi buruk di Asmat (Foto: greeners.co)
Saya ingin kita semua bisa berdiskusi terkait masalah ini. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi kita cari solusi. Apapun yang saya katakan, kita sama-sama manusia. Kita bersama, kita bisa. Namun, kalau mau masing-masing. saya kira agak sulit dalam menangani hal ini.
Untuk penanganan KLB sendiri, yang sudah dilakukan Kemenkes seperti apa?
Seperti yang saya katakan tadi, yang penting kami menggeser ke promotif preventif alias pencegahan. Sistem ini kami mulai sejak era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014. Kami dari Kemenkes mencoba membuat sistem rujukan. Jadi, penanganan KLB di Asmat itu tidak semua ke RS, bisa juga ke puskesmas.
Bagaimana realisasinya?
Kami menguatkan puskesmas, membangun dari DAK Afirmatif itu 124 di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Ini sudah 80% terjadi. Kalau mau lihat yang bagus sekali itu ada di perbatasan Timor Leste. Rakyat kita dekati. Puskesmas itu mendekati masyarakat, bahkan ada yang namanya puskesmas pembantu, ada posyandu pula. Jadi, tidak mesti semua yang sakit direkomendasikan ke RS yang ada di Agats. Sebab, Agats jauh dari lokasi wabah. Namun, bisa ditangani di puskesmas terdekat. Jadi, yang penting adalah kita menjaga kesehatan masyarakat. Nah, di sinilah peran puskesmas.
Apakah tenaga kesehatan di sana sudah cukup?
Jadi, saya mesti akui bahwa tenaga kesehatan di sana memang cuma ada 177 tenaga kesehatan. Tadinya ada tiga dokter spesialis. Namun, dua sudah menghilang, tidak tahu ke mana. Bupatinya juga tidak tahu. Tinggal satu dokter bedah. Dokter umumnya ada tujuh orang.
Saya juga ingin menegaskan di sini bahwa pendidikan fakultas kedokteran itu bukan punya Kemenkes. Kemenkes adalah user. Di Jakarta, ada 14 fakultas kedokteran yang dalam setahun bisa mencetak 10–12 ribu lulusan kedokteran. Namun, ke mana mereka? Mengapa tidak pergi ke daerah?
Kami sekarang kesulitan, tidak bisa memaksa dokter untuk pergi ke daerah. Kami mengimbau kepada anak-anak muda, tidak hanya dokter, tetapi juga sampai tenaga laboratorium itu delapan orang berupa tim. Dari kami sendiri sudah mengirimkan tim yang namanya Tim Nusantara Sehat. Jumlah yang sudah kami kirim itu hampir 2.800 orang sejak 2015.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
