WPFSD-2 Ditutup dengan Menghasilkan Bali Commitment
Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Koorpolkam) ini menyarankan, untuk mewujudkannya setiap negara perlu bekerja sama dengan negara lain melaui mekanisme kemitraan. “Sustainable Development Goals (SDGs) dalam hal ini yang kita soroti adalah mengenai sustainable energy resources, yang terpenting bagaimana energi terbarukan ini bisa menjadi bagian dalam rangka pemenuhan 17 poin SDGs,” jelasnya di Ruang Sidang WPFSD ke-2, di Bali, Kamis (13/9/2018).
Hasil pertemuan ini, adalah Bali Commitment. Kesepakatan Bali itu, intinya menegaskan komitmen negara-negara peserta terhadap SDGs, antara lain melalui dibentuknya mekanisme khusus dalam tubuh parlemen yang didedikasikan untuk menyukseskan pencapaian agenda pembangunan global. Para peserta juga menyetujui agar WPFSD diselenggarakan secara kontinyu setiap tahun.
WPFSD yang berlangsung selama dua hari, pada 12-13 September 2018 di Bali ini, dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari 46 negara. Mereka terdiri dari para ketua dan wakil ketua parlemen, anggota parlemen dan perwakilan dari sejumlah organisasi internasional. “WPFSD-2 di Bali ini, diikuti oleh 46 negara dan telah melakukan satu dialog dan diskusi sejak kemarin, dengan empat sesi utama,” ungkap Fadli.
Setiap negara peserta menyepakati bahwa sumber daya energi yang berbasis fosil akan habis. Untuk itu, diperlukan sumber energi terbarukan yang dapat disediakan secara berkelanjutan. Para peserta juga setuju untuk mendiskusikan lebih jauh hasil Sidang WPFSD di negara masing-masing. Dengan begitu dapat menjadi masukan dalam pembahasan regulasi di masing-masing negara.
Kerja sama kemitraan itu, bukan hanya antara pemerintah, swasta dan mayarakat, tetapi juga memerlukan keterlibatan parlemen. Peran parlemen dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk di sektor energi, tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran ataupun pengawasan.
Peran parlemen itu, juga dibutuhkan dalam berbagai kegiatan. Seperti kegiatan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan, disiplin dalam pemanfaatan tata ruang terutama di area perkotaan. Atau mengajak partisipasi perempuan dalam pemanfaatan energi rumah tangga secara efisien.
“Kemudian membuat atau membangun mekanisme yang diperlukan bersama dengan pemerintahan dalam rangka fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasannya menyesuaikan dengan roadmap dari SDGs,” ungkap Fadli.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
