12 Pelajar NTT Menjadi Gubernur Sehari
Kupang – Sebuah program inspiratif dilakukan Pemerintah Provinsi Usa Tenggara Timur (NTT) bersama Plan Internasional Indonesia. Sebanyak 12 pelajar dari sejumlah daerah di provinsi tersebut mendapat kesempatan menjadi pemimpin dalam program “Sehari Menjadi Gubernur NTT”.
Pelajar yang beruntung itu berasal sejumlah Kabupaten seperti Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Nagekeo, Sikka, dan Lembata. Mereka dipusatkan di Kantor Gubernur NTT, Jl El Tari, Kota Kupang, per hari ini, Selasa (3/10).
Isni Ahmad, Manager Komunikasi Plan International Indonesia, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum berharga bagi anak-anak yang berusia 14-19 tahun. Dengan program ini, diharapkan bisa membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan, terutama kaum perempuan.
“Ini menunjukkan komitmen semua pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak perempuan,” kata Isni.
Ya, dalam kegiatan itu selama sehari penuh itu, anak-anak yang dilibatkan memang terdiri dari 11 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka pun berperan dan melaksanakan rapat pimpinan Pemerintah Provinsi NTT layaknya Pemerintahan sesungguhnya.
“Mereka membahas topik khusus terkait pencegahan perkawinan usia anak, yang menurut mereka masih menjadi persoalan di NTT,” kata Isni kembali.
Adapun peserta yang mengisi peran sebagai Gubernur NTT adalah Sarah Wilhelmina Lenggu. Sementara rekan-rekannya yang lain mengambil peran sebagai pimpinan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan topik rapat tersebut.
“Mereka mendapat kesempatan menjadi pemimpin, ada yang berperan jadi Gubernur, kemudian Kepala OPD seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, dan lainnya,” katanya.
Kegiatan ini, lanjut Isni, diadakan untuk kedua kalinya dalam rangka menyambut hari Hak Anak Perempuan Internasional (International Day of the Girl) pada 11 Oktober 2017 mendatang. Kegiatan ini juga sudah menjadi bagian dari konsentrasi Plan Internasional sebagai organisasi hak anak & kemanusiaan dan merupakan agenda tetap organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Provinsi NTT, kata Isni, menjadi daerah pertama yang mengawali kegiatan tersebut dari sekitar 70-an negara basis kegiatan Plan Internasional di berbagai belahan dunia yang akan melakukan kegiatan serupa. “Fokus kami pada program-program yang relevan yang mencakup perluasan akses anak perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan pernikahan usia anak,” katanya.
Sarah yang merupakan pelajar SMA dari Kabupaten Timor Tengah Selatan pun mengaku sangat senang mendapt kesempatan menjadi berperan menjadi orang nomor satu di NTT itu meskipun hanya sehari.
“Sebelumnya saya tidak ada bayangan sama sekali bisa berperan seolah-olah menjadi Gubernur NTT meskipun hanya sehari,” katanya. Menurutnya, kesempatan itu merupakan hal yang istimewa bagi dirinya dan rekan-rekan pelajar lainnya dalam membentuk dan mengasah jiwa kepemimpinan generasi muda.
Bagaimana tidak, Sarah sebelum memimpin rapat, pun beraktivitas layaknya Gubernur NTT. Ia melakukan kegiatan di ruang kerjanya seperti memeriksa dan menyelesaikan sejumlah dokumen. Selanjutnya, ia menuju ruang rapat gubernur untuk menggelar rapat pembahasan terkait pencegahan perkawinan usia anak bersama rekan-rekannya berperan menjadi pimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait di lingkup provinsi.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
