17.428 Lowongan CPNS di 61 Instansi Dibuka Pemerintah
Jakarta – Pemerintah melaui Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), mulai Senin pekan depan (11/9/2017), kembali membuka lowongan penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil). Kali ini, lowongan CPNS di 60 (enam puluh) kementerian atau lembaga dan 1 (satu) pemerintah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.
Kebijakan penerimaan CPNS tahun 2017 ini, menurut Menteri PAN-RB Asman Abnur, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis (core business) yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun.
“Selain itu juga karena adanya peningkatan beban kerja pada kementerian/lembaga dimaksud sehingga perlu perekrutan lagi,” ujar Menteri Asman Abnur.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, lanjut Asman, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.
“Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk kementerian/lembaga, sebanyak 17.428,” tutur Asman.
Dijelaskan, formasi untuk kementerian/lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196. Seperti pendaftaran sebelumnya, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan memilih satu jabatan.
“Bagi pelamar yang sudah mendaftar pada penerimaan putaran pertama (Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung) diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan account SSCN yang telah dibuat sebelumnya,” tegas Asnan.
Kementerian Keuangan menjadi institusi yang paling banyak membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia yang ingin ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Berdasarkan rilis yang disebar Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kemenkeu membuka formasi untuk CPNS sebanyak 2.880 posisi. Itu adalah jumlah formasi terbanyak dari 61 instansi yang membuka lowongan CPNS pada putaran kedua ini.
Setelah Kemenkeu, di posisi kedua terbanyak membuka formasi adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yaitu 1.610 posisi. Kementerian Agraria lalu disusul Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang membuka kesempatan untuk 1.500 posisi.
Kemudian, barisan lembaga yang membuka lowongan bagi 1.000 CPNS adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kejaksaan Agung.
Adapun dari 61 instansi yang membuka lowongan bagi CPNS itu, yang paling sedikti adalah Badan Pengawas Teknologi Nuklir (BAPETEN). Badan yang bermarkas di kawasan Gajah Mada, Jakarta Pusat itu membuka lowongan untuk 10 CPNS.
Sementara instansi yang tersedikit kedua membuka formasi adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di mana hanya 21 tenaga baru yang dibutuhkan.
Di tempat ketiga, yang membuka posisi untuk 25 tenaga baru adalah Kemenkopolhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian KUKM, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Asman menambahkan, apabila terdapat pendaftar pada penerimaan putaran pertama sudah dinyatakan lulus/final diminta untuk tidak mendaftar lagi pada penerimaan putaran kedua.
Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2017 ini, menurut Asnan, dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya.
Pada seleksi CPNS putaran kedua ini, pemerintah hanya membuka satu kesempatan di lingkungan pemerintah provinsi yakni Kalimantan Utara.
Kalimantan Utara adalah provinsi pemekaran yang masih kekurangan pegawai. “Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak lima ratus, sedangkan jumlah lowongan/formasi CPNS untuk Kementerian/Lembaga, sebanyak 17.428,” demikian pernyataan Asman dalam rilis yang diterima, Selasa (5/9).
Adapun untuk informasi proses serta jadwal seleksi CPNS di instansi/instansi terkait, Asman mengatakan sudah bisa diakses lewat situs Kementerian PANRB, situs Badan Kepegawaian Negara, serta di situs resmi masing-masing instansi. Semua itu, kata Asman, sudah bisa diakses per 5 September 2017 pukul 23.00 WIB.
Bagi para pelamar yang sudah pernah mencoba peruntungan dalam seleksi CPNS pada putaran pertama untuk Kemenkumham dan Mahkamah Agung pada Agustus lalu diperbolehkan mendaftar kembali dengan menggunakan akun SSCN yang telah dibuat sebelumnya. Namun, sambung Asman, apabila ada seseorang yang telah dinyatakan lulus dalam putaran pertama, dilarang untuk mendaftar pada penerimaan putaan kedua.
Asman mengatakan pembukaan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis yang mendukung program Nawacita, mengganti PNS yang pensiun, serta menambah sumber daya terkati peningkatan beban kerja pada instansi tertentu.
Tidak Ada Uang Imbalan
Asman juga meyakinkan pelaksanaan penerimaan CPNS 2017 bakal berjalan penuh integritas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme. Ia pun meminta para pelamar tak percaya pada oknum atau calo yang menjanjikan kelulusan dengan uang imbalan.
“Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS,” tegas Asman.
“Informasi resmi terkait dengan persyaratan pendaftaran dan jadwal dapat diakses mulai hari ini, Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 23.00 WIB di Situs Kementerian PAN-RB www.menpan.go.id, situs BKN: https://sscn.bkn.go.id, serta situs kementerian/lembaga yang bersangkutan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Asman mengatakan agar masyarakat/calon pelamar termasuk orang tua pelamar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak-pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan lainnya.
“Waspadai adanya penipuan. Jangan terkecoh dengan iming-iming oknum yang mengaku bisa membantu. Tidak ada orang yang bisa membantu meluluskan CPNS,” pungkas Asman.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
