267 Anggota DPR Absen Dalam Rapat paripurna Pengesahan Perppu Ormas
Jakarta – Rapat paripurna DPR mengenai penentuan pengesahan Perppu 2/2017 tentang Ormas pada Selasa (24/10/2017) ternyata banyak anggota dewan yang tidak hadir. Dari total 560 anggota DPR terdapat 267 anggota dewan absen dalam rapat paripurna ini, padahal dalam rapat tersebut membahas isu yang cukup penting yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Dari daftar hadir anggota dewan dalam rapat paripurna ini, sebanyak 293 anggota DPR telah menandatangani daftar presensi. Sementara anggota yang izin ada sebanyak 35 anggota, sehingga dari jumlah tersebut rapat bisa dilaksanakan karena telah memenuhi kuorum dengan 50 persen lebih kehadiran dari jumlah anggota dewan.
Rapat yang dimulai sejak pukul 11.05 WIB ini selain dihadiri oleh Fadli Zon juga ada para pimpinan DPR lainnya yakni Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto. Sedangkan Ketua DPR Setya Novanto Absen dalam sidang paripurna saat ini.
Sementara itu wacana yang berkembang mengenai sikap para fraksi di DPR tentang Perppu Ormas ini mempunya pandangan yang berbeda satu sama lainnya. Seperti diketahui, ada tiga pemetaan sikap dari fraksi-fraksi. PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura menerima Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. Kemudian PKB, PPP, dan Demokrat menerima namun dengan catatan.
Pada rapat paripurna saat ini selain membahas mengenai Perppu Ormas, DPR juga mempunyai agenda lainnya yakni DPR akan mengambil keputusan terkait RUU tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Agenda lainnya juga adalah DPR akan menyetujui perpanjangan waktu pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU). RUU itu adalah RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU tentang Pertembakauan, serta RUU tentang Wawasan Nusantara.
Adapun rincian anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna berdasarkan fraksi adalah Fraksi PDIP yang hadir sebanyak 95 anggota dari 109 total anggotanya. Untuk Fraksi Partai Golkar terdapat 35 anggota dari total 91 anggotanya. Sementara Fraksi Partai Gerindra yang hadir sebanyak 35 anggota dari 73 anggota dewan partai tersebut.
Selanjutnya Fraksi Demokrat, ada 29 anggota dewan yang ikut hadir dari 61 anggotanya. Kemudian Fraksi PAN dengan 20 anggota dewan dari 48 anggotanya. Fraksi PKB yang hadir ada 17 anggota dari 47 anggotanya. Untuk Fraksi PKS yang hadir sebanyak 11 anggota dari 40 anggotanya.
Sedangkan anggota dewan dari Fraksi PPP yang menghadiri sidang paripurna saat ini ada 19 anggota dari 39 anggotanya. Lalu Fraksi NasDem dengan 20 anggota dari total 36 anggotanya. Dan yang terakhir dari Fraksi Hanura sebanyak 12 anggota hadir dari 16 anggotanya.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
