Setya Novanto Membantah Disebut Sebagai Kunci Penentu Anggaran Proyek e-KTP
Jakarta – Akhirnya Ketua DPR Setya Novanto (Novanto) memenuhi panggilan pengadilan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, pada Jumat (3/11/2017). Dalam sidang untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Novanto membantah menunjuk pengusaha Andi Narogong sebagai orang kepercayaannya dalam pengadaan proyek KTP elektronik (e-KTP).
“Ada juga yang menyebut Andi ini orang Anda dan terkait dengan e-KTP ini, ada uang yang mengalir ke Anda?” tanya ketua majelis hakim, Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (3/11).
“Tidak benar yang mulia, tidak pernah, dan tidak tahu,” jawab Novanto.
Setya Novanto menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp 1 miliar dalam proyek pengadaan e-KTP yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun. Ia hadir setelah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi, yakni pada 9 dan 20 Oktober 2017.
“Saya hanya dua kali bertemu dengan Andi, yaitu pada pertengahan 2009. Saat itu Andi datang ke Tee Box Cafe, kebetulan saya selalu di sana. Saat itu dia memperkenalkan diri sebagai supplier kaus dan pembuatan alat lain berkaitan dengan pilpres,” ucap Novanto.
Namun, setelah negosiasi harga dan tawaran barang, akhirnya Novanto yang saat itu menjabat sebagai bendahara umum Partai Golkar tidak menindalanjuti tawaran Andi.
Pertemuan kedua juga masih terjadi di Tee Box Cafe. Kali ini Andi menawarkan kaus dari Tiongkok, tetapi karena kesulitan pengiriman, maka Novanto pun batal menggunakan jasa Andi untuk menyediakan kaus menjelang pilpres tersebut.
“Pada saat e-KTP, Anda disebut kunci menentukan anggaran?” tanya hakim Jhon.
“Tidak benar,” jawab Novanto.
“Kita hanya konfirmasi karena ada dalam dakwaan juga ada istilah untuk urus anggaran e-KTP harus dikawal anggarannya ada tidak?” tanya hakim Jhon.
“Saya rasa tidak ada,” jawab Novanto.
“Anggota DPR bukannya sibuk kok malah nongkrong di kafe?” tanya anggota majelis hakim, Ansyori Syaifuddin.
“Itu saat malam hari Pak,” jawab Novanto.
“Lantas apakah Anda bertemu di hotel Gran Melia bersama Irman, Sugiharto, dan Dian?” tanya hakim Jhon.
“Saya belum pernah datang pukul 06.00 karena pukul 06.00 juga (hotel) belum buka, tidak benar saya melakukan pertemuan di sana,” jawab Novanto.
“Irman datang ke kantor Anda?” tanya hakim Jhon.
“Tidak pernah,” jawab Novanto.
“Saya tidak dalam posisi menuding, tetapi hanya memperhadapkan terkait e-KTP ini yang konon melibatkan Anda, apakah Anda kenal mantan Sekjen Mendagri Diah dan berpesan ke Diah agar bila Irman ditanya apakah kenal Anda atau tidak dijawab tidak kenal?” tanya hakim Jhon.
“Tidak pernah,” jawab Novanto.
“Momen pertemuan Anda dengan Diah itu terjadi saat pelantikan ketua BPK?” tanya hakim Jhon.
“Tidak benar karena ada saya memang makan bersama beberapa pejabat lain, tetapi saya tidak tahu siapa saja, dan saya salaman juga tidak tahu ke siapa saja,” jawab Novanto.
Di berkas dakwaan Andi Narogong, antara lain disebutkan bahwa ada Februari 2010 di Hotel Gran Melia terjadi pertemuan antara Andi, Dirjen Dukcapil Irman, Direktur PIAK Kemdagri Sugiharto, Sekjen Kemdagri Diah Anggraeni, dan Novanto. Dalam pertemuan itu, Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP.
Hal itu ditindaklanjuti Andi, dengan mengajak Irman menemui Novanto di ruang kerja Novanto di lantai 12 gedung DPR, dan Novanto berjanji untuk mengoordinasikannya. Selanjunya pada September-Oktober 2011 di rumah Senov di Jalan Wijaya Kebayoran, Andi bersama Direktur Quadra Solutions, Anang S Sudihardjo dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos bertemu Novanto. Novanto menginstruksikan agar proyek KTP-e dilanjutkan.
DPR pun dengan beberapa kali pertemuannya, akhirnya menyetujui anggaran e-KTP dengan rencana besar tahun 2010 senilai Rp 5,9 triliun yang proses pembahasannya akan dikawal Fraksi Partai Demokrat dan Golkar dengan kompensasi Andi memberikan fee kepada anggota DPR, termasuk Novanto dan Andi Agustinus yang mendapat sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574,2 miliar serta sejumlah pejabat Kemdagri.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
