Status Gunung Agung Turun, Pemerintah Koordinasikan Penyelamatan Ternak
Tanah Ampo – Pasca menurunnya status Gunung Agung dari status awas menjadi siaga, Pemerintah bersama jajaran Pemerintah Daerah Karangasem mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah-langkah penanganan pra saat dan pasca terjadinya bencana erupsi Gunung Agung.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita mengingatkan, monitoring progress yang telah dilakukan Tim Satgas dari Ditjen PKH untuk tetap terus berjalan mengkoordinasikan kegiatan penyelamatan dan penanganan ternak, serta penyaluran bantuan dari pihak lain.
“Kami jaga peternak dan ternaknya jangan sampai ketika terjadi bencana alam mereka jadi korban. Hal tersebut juga merupakan amanat Bapak Menteri Pertanian agar peternak tidak merugi dan merasa tenang dan nyaman ditempat-tempat penampungan ternak,” terangnya melalui siaran Pers yang diterima dev.fakta.news/v03, Minggu (5/11).
Diarmita menambahkan, pengalaman bencana meletus Gunung Merapi di Jawa Tengah telah mengajarkan banyak hal khususnya dalam mengevakuasi ternak. Ketika terjadi musibah bencana alam, pemerintah tidak memikirkan masyarakat saja, namun ternak juga harus dievakuasi, sehingga jelas SOP untuk evakuasi sapi yang aman.
Saat ini Pemerintah telah menyiapkan lokasi penampungan ternak yang terdapat pada 43 lokasi di tujuh titik sebaran, yakni Klungkung, Buleleng, Karangasem, Gianyar, Bangli, Tabanan, dan Gianyar. Dari data update evakuasi di Posko tercatat jumlah ternak yang ada di penampungan sejumlah 6.584 ekor.
Diarmita mengingatkan kepada Tim Satgas, agar pengawasan di tempat penampungan ternak harus tetap memperhatikan ketersediaan pakan, obat-obatan dan pemeriksaan kesehatan.
“Kegiatan ini membutuhkan banyak dana dan kami telah kerjasama dengan banyak pihak, dan kami ucapkan terimakasih kepada pihak yang sudah terlibat”, tambahnya.
Pengawasan di penampungan ternak (foto : Ditjen PKH Kementan)
Sebelum ditetapkannya status awas Gunung Agung, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan koordinasi, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat agar mengerti tentang bahaya bencana erupsi Gunung Agung. Program livelihood diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat pengungsi yang berasal dari daerah rawan bencana
Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumantri atas partisipasi terkait peningkatan stasus Gunung Agung tersebut, dirinya sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses evakuasi penduduk dan ternaknya yang berada di daerah rawan bencana. Sekitar 200 ribu masyarakat telah dievakuasi dan turun ke tempat yang aman.
Sumantri mengatakan, penduduk Karangasem hampir 30% bermatapencaharian bertani dan beternak sapi. Untuk itu, peternak sapi sangat mencintai ternaknya bahkan peternak telah merasa “satu jiwa” dengan ternaknya. “Jika orangnya selamat, maka sapinya juga harus selamat,” katanya.
Satgas PKH telah menginventaris permasalahan jika terjadi erupsi, bahwa perlu disiapkan posko pasca erupsi untuk menangani ternak yang mati atau cidera. “Permasalahan ini harus dibahas bersama melalui koordinasi yang intens,” ujar Ketua Satgas PKH, Nata Kusuma.
Menanggapi hal ini Diarmita mengatakan perlu ada penggantian ternak yang harus dibahas mekanisme dan strateginya, dengan mengedepankan langkah akuntabilitas dan transparansi untuk meminimalisir adanya resiko pidana.
“Untuk itu perlu disiapkan penggantian bagi ternak yang cedera, dan di perlukan koordonasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
