Pemerintah Pastikan Bantuan Kapal Perikanan Rampung Akhir Tahun ini
Jakarta – Program penyaluran bantuan kapal perikanan kepada nelayan pada 2017 oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus dikebut. Penyaluran bantuan kapal ini ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
“Posisinya saat ini, 15 unit kapal selesai. Saya berharap akhir bulan ini (red. jumlah kapal selesai) bertambah 373 unit. Jadi, total kapal yang selesai hingga akhir November ini bisa mencapai 524 unit kapal. Sementara sisa kapal sebanyak 258 diharapkan akan rampung pada Desember,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja di Gedung Minabahari II KKP Jakarta, Kamis (16/11/2017).
Sejauh ini KKP telah menyalurkan sebanyak 151 unit kapal perikanan kepada nelayan dari target sebanyak 782 unit kapal melalui 235 koperasi di 29 provinsi atau 122 kabupaten/kota. Sisa kapal sebanyak 373 unit masih dalam proses penyelesaian bangunan atas dan pemasangan mesin, dan 258 unit lainnya dalam proses cetak kasko.
Program penyaluran kapal penangkapan ini, juga disertakan dengan diserahkannya dokumen perizinan dan alat tangkap untuk nelayan penerima bantuan, dengan tujuan agar kapal dapat segera dioperasionalkan.
“Kita tidak ingin mengulang kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita punya banyak tim, mulai dari tim peneliti kontrak, tim seleksi, tim data informasi, tim pengurusan dokumen hingga tim penerima hasil pekerjaan. Nah tim pengurusan dokumen ini yang bekerja bersama-sama BKI, Perla (Perhubungan Laut) dan kantor UPT Perla di daerah menuntaskan dokumen saat kapal selesai dibangun,” ungkap Sjarief.
Pengadaan kapal perikanan pada tahun 2017 melibatkan nelayan untuk turut berkontribusi dalam mengawasi proses pembangunan. Tak hanya mengikuti proses sea trial atau uji coba kapal bantuan agar sesuai dengan kebutuhan nelayan, tapi nelayan juga diajak untuk melihat langsung proses pembangunan kapal di galangan kapal.
Untuk itu, pengadaan kapal pada tahun 2017 ini tidak hanya melalui e-katalog, tapi juga mengundang sejumlah galangan kapal melalui sistem pelelangan umum agar kapal yang dibangun bisa menyesuaikan dengan permintaan nelayan. Hingga saat ini sebanyak dua galangan kapal besar mampu menyelesaikan 74 unit kapal dari total 214 unit kapal.
Anggaran untuk pengadaan kapal perikanan pada 2017 untuk 782 kapal mencapai Rp390 miliar. Dengan rinciannya yaitu, jumlah kapal berukuran di bawah 5 gross tonnage (GT) sebanyak 243 unit, kapal 5 GT sebanyak 384 unit, kapal 10 GT sebanyak 134 unit, kapal 20 GT sebanyak 15 unit, dan kapal 30 GT sebanyak 6 unit.
Kapal-kapal pada proyek pengadaan 2016 sudah terdistribusi semua. Hanya saja sebanyak 100 unit kapal masih dalam proses perizinan dan ditargetkan akan rampung pada akhir November ini. Selain itu, sebanyak 7 unit kapal di Kota Waringin masih belum memiliki alat tangkap karena nelayan belum menentukan pilihan mengenai alat tangkap yang sesuai.
“Ada laporan kapal mangkrak di Kota Waringin. Itu bukan mangkrak tapi alat tangkapnya belum datang sehingga belum bisa dipakai untuk melaut oleh nelayan. Jadi, saat ini nelayan sedang di ajak ke pabrik untuk memilih sendiri jaring yang dibutuhkan,” pungak Sjarief.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
