Ketimpangan Global Meningkat Sejak 1980, Terjadi Hampir di Semua Kawasan
Kesenjangan kaya dan miskin semakin melebar hampir di senua kawasan dunia selama empat dekade terakhir. Presepsi global bahwa yang kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin, memicu minculnya seruan untuk memberangus kawasan-kawasan bebas pajak dan mengedepankan isu ketimpangan dalam berbagai agenda politik.
World Inequality Report menyebutkan, tanpa adanya aksi pemerintah yang terkoordinasi untuk menaikkan pajak dan mencegah penghindaran pajak, maka permasalahan ketimpangan akan semakin memburuk. Diperkirakan sekitar 10 persen kekayaan dunia saat ini dikuasai kawasan-kawasan bebas pajak.
Laporan yang dihasilkan dari kerja bersama lebih dari 100 periset di lebih 70 negara, menemukan bahwa sejak 1980, sekitar 0,1% pemilik kekayaan terbesar, sebanyak 7 juta orang, mendapatkan sebagian besar hasil pertumbuhan dunia dibanding separuh penduduk dewasa di lapisan terbawah, yang jumlahnya sekitar 3,8 miliar orang.
“Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan semakin melemah atau bahkan nihil untuk penduduk di antara kelompok 50 persen terbawah dan 1 persen teratas dari populasi global,” ungkap laporan tersebut, seperti dikutip CNBC (14/12).
Laporan itu juga menemukan bahwa ketimpangan telah melesat ke “level ekstrim” meskipun banyak negara berbagi tingkat pertumbuhan yang sama. Ini adalah bukti “pentingnya peran kebijakan dan lembaga nasional dalam membentuk ketimpangan,” imbuh laporan yang dikoordinasi oleh ekonom Prancis, Thomas Piketty.
Para ekonom mengatakan bahwa ketimpangan kemakmuran semakin “ekstrem” di AS dan Rusia. Selama empat dekade terakhir – berdasarkan data tahun 2014 -dimana 1 persen orang terkaya di AS menguasai sekitar 39 persen dari kekayaan negara itu. Laporan itu menyebutkan, sebagian besar peningkatan kemakmuran di AS berkaitan dengan kenaikan kekayaan 0,1 persen penduduk di lapis teratas.
“Porsi pendapatan dari 1 persen lapisan teratas global bisa meningkat dari hampir 20 persen pada hari ini, menjadi lebih dari 24 persen pada tahun 2050,” papar laporan itu. “Sedangkan porsi pendapatan untuk 50 persen lapisan terbawah, bisa turun dari 10 persen menjadi kurang dari 9 persen.”
Pada Januari lalu, World Economic Forum (WEF) mengindikasikan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan dan polarisasi masyarakat menjadi salah satu tren penting yang akan terbentuk di seluruh dunia pada dekade mendatang. Laporan risiko global WEF juga menyebutkan, bahwa semakin melebarnya kesenjangan antara orang kaya dan miskin menjadi salah satu penentu kemenangan pemilihan Presiden A. Donald Trump dan hasil voting Brexit di Inggris.
Sumber : CNBC
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
