Diduga Tanpa Mitigasi, Target Sektor Perikanan Meleset
Jakarta – Sejumlah target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun ini meleset. Hal itu mendapat sorotan dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. Menurut DFW, target itu disusun kelewat optimistis tanpa mitigasi perkembangan situasi.
Dalam catatan DFW, sejumlah target yang meleset antara lain, produksi perikanan 29,4 juta ton, nilai ekspor perikanan US$7,6 miliar, produksi garam 3,8 juta ton, realisasi program bantuan kapal sebanyak 782 unit.
Lalu, pembangunan 12 lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu, lambannya capaian target industrialisasi perikanan, dan pengelolaan kawasan konservasi laut yang belum efektif serta rehabilitasi ekosistem pesisir yang belum optimal.
Salah satu yang menjadi sorotan DFW, adalah nilai ekspor perikanan tahun ini yang semula ditargetkan US$7,6 miliar, kemudian direvisi menjadi US$4,5 miliar.
“Mestinya KKP fokus menjelaskan penyebab tidak tercapainya target ekspor sembari melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap upaya pencapaian target pada 2018 nanti,” kata Koordinator DFW Indonesia M. Abdi Suhufan melalui siaran persnya yang diterima dev.fakta.news/v03, Senin (1/1/2017).
Sementara itu, memasuki 2018, KKP harus fokus menjaga program kelautan dan perikanan agar mencapai target RPJMN. Beberapa hal krusial yang perlu mendapat perhatian, adalah meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan, pengurangan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir, dan (implementasi industrialisasi perikanan yang berkualitas.
Penurunan alokasi anggaran KKP sebesar 20,3% dalam APBN 2018 menjadi Rp7,3 triliun dari sebelumnya Rp9,13 triliun pada 2017, merupakan sinyal akan terjadi pengetatan anggaran dan belanja pemerintah pada sektor ini.
“Di balik alasan efisiensi dan keprihatinan atas kondisi keuangan negara yang terbatas, kami tentunya patut mempertanyakan kemampuan perencanaan program dan kegiatan KKP yang gagal memformulasikan kebutuhan pembangunan kelautan dan perikanan secara lebih terukur,” ujar Abdi.
Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) menurut Abdi, patut diberi catatan karena merupakan salah satu terjemahan Nawacita, yakni membangun dari pinggiran, membangun pulau-pulau kecil terluar, yang selama ini terabaikan sehingga perlu mendapat atensi.
20 Lokasi SKPT
Di sisi lain, Abdi berpendapat capaian KKP dalam penegakan hukum perikanan dengan menenggelamkan kapal ikan asing sebanyak 353 kapal dalam kurun 3 tahun dan potensi ikan lestari yang meningkat menjadi 12,5 juta ton perlu mendapat apresiasi.
Mengingat 2018 merupakan tahun politik, implementasi program 2018 diharapkan tetap fokus berbasis perencanaan, yakni RPJMN 2014-2019 dan Renstra KKP, bukan berbasis daerah pemilihan.
Melampaui PDB
Terlepas dari sorotan DFW, pada Oktober 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, produk domestik bruto (PDB) perikanan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan PDB nasional selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Susi mengatakan pada era pemerintahan sebelumnya, PDB perikanan selalu di bawah PDB Nasional. “Dahulu sebelum Presiden Jokowi, pertumbuhan PDB sektor perikanan itu di bawah ekonomi nasional. Sekarang perekonomian nasional 5 persen, PDB di perikanan tumbuh 8,35 persen pada 2015 kemudian 7,03 persen pada 2016,” kata Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat PDB perikanan pada 2015 mencapai 8,35 persen, 2016 mencapai 7,03 persen, dan 2017 mencapai 7,08 persen.
Hal lain yang patut diapresiasi, menurut Susi adalah peningkatan konsumsi ikan di masyarakat. Data KKP menunjukkan konsumsi ikan pada 2014 sebesar 38,14 kg per kapita, kemudian naik menjadi 41,11 kg per kapita pada 2016 dan ditargetkan naik lebih signifikan menjadi 47,12 kg per kapita pada akhir 2017.
“Kalau dikali dengan 250 juta (penduduk), itu sekitar 1,2 juta ton. Yang kita makan, ikan dari budi daya maupun tangkap itu sudah 1,25 miliar dolar, ungkap Susi.
Ia menambahkan KKP tengah mendorong penggunaan pakan mandiri, sehingga berhasil mengurangi ongkos produksi dan impor pakan.
Jumlah produksi perikanan budi daya pada akhir 2014 mencapai 14,3 juta ton, naik menjadi 16,6 juta ton pada 2016. Program pakan mandiri dinilai telah meningkatkan daya beli masyarakat perikanan karena margin keuntungan petani naik tajam dibandingan sepuluh tahun terakhir yang bergantung pada pakan impor.
Nilai tukar perikanan (NTP) pun meningkat dari 102,73 pada 2014 menjadi 103,79 pada September 2017.
Sementara itu, ekspor perikanan pada 2015 menyumbang US$ 3,94 miliar, kemudian naik menjadi US$ 4,17 miliar pada 2016, dan data sementara pada 2017 membukukan pendapatan US$ 2,83 miliar.
Meski demikian, Susi mengakui ada penurunan nilai ekspor, tetapi bukan akibat penurunan produksi perikanan, melainkan pengetatan penggunaan alat penangkapan ikan.
Kebijakan KKP yang melarang penggunaan trawl, seine tets, atau lazim disebut cantrang berdampak pada penurunan jumlah tangkapan ikan. Namun di sisi lain, kebijakan pelarangan cantrang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian hayati stok ikan di perairan laut Indonesia demi generasi mendatang.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
