Apa alas an diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2017 ini?

Perppu itu dikeluarkan dengan landasan hukum dan ada manfaatnya. Perppu ini dikeluarkan karena ada kondisi mendesak. Ingat, sudah ada ancaman terhadap ideologi negara. Ada niatan dan langkah mengganti ideologi negara dengan model negara lain. Ini jelas dipidatokan di publik sosialisasinya.

Kenapa harus mengubah UU, bukankah dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah cukup?

Tentunya, karena adanya kelemahan pada UU sebelumnya. Ada kondisi yang membuat UU tidak dapat melaksanakan satu penyelesaian permasalahan masyarakat, karena tidak bisa mengejar dinamika masyarakat. Misalnya, lembaga yang memberi izin berhak mencabut izinnya lagi. Itu tidak ada di UU sebelumnya, jadi harus diperkuat.

Lalu juga yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ada paham ideologi lain yang berbeda dengan Pancasila, tidak termasuk dalam UU No. 17. Kalau membuat UU baru, waktunya panjang dan bertele-tele. Maka muncullah Perppu ini. Itu hak pemerintah dan Presiden.

Perppu ini bukan milik pemerintah, juga bukan aksi pemerintah. Tapi miliki rakyat Indonesia. Pemerintah yang diberi kewenangan mengatur. Ini untuk kebaikan negara, bukan untuk keuntungan semata-mata pemerintah. Bukan untuk mengancam organisasi Islam. Mendeskreditkan umat Islam juga bukan. Ayo berfikir jernih dan tenang, mendukung sesuatu pada tempatnya. Semuanya bisa diperbincangkan. Itu alasan kita mengeluarkan Perppu, ada mekanismenya.

Asas contrarius actus sebagai asas dalam UU Ormas itu, pengertiannya seperti apa?

Asas contrarius actus itu kan sesuatu yang wajar. Ada lembaga yang diberi kewenangan, diberi hak untuk mengeluarkan izin terhadap suatu organisasi sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Tatkala kesepakatan itu dilanggar, yang memberi izin itu berhak mencabut.

Nah, apakah ini sewenang-wenang? Nggak. Nanti yang izinnya dicabut berhak kok untuk melakukan gugatan dalam proses hukum peradilan. Itu boleh-boleh saja.

Tetapi alangkah janggalnya jika ada lembaga yang memberi izin suatu organisasi, ketika organisasi itu melanggar ketentuan, mencabut izinnya harus lewat peradilan. Itu kan sesuatu yang muskil.

Pengawasannya seperti apa?

Harus dibina serta diberdayakan oleh Kemendagri dan Kemenkumham, agar keberadaannya dapat membantu pemerintah untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan nasional.

Tapi kalau pada praktiknya ormas-ormas itu bertentangan dengan pemerintah, justru menyebabkan hal-hal yang membuat tidak stabil kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, tentu kita berhak mengatakan “hei berhenti, jangan terus kamu. Kamu ternyata tidak membantu pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional”. Itu kan wajar-wajar saja. Saya kira tidak perlu dipolemikkan terlalu jauh, biar hukum yang berbicara.

Bagaimana tanggapan yang menyebutkan bahwa pemerintah ingin memberangus Ormas?

Ormas ini mempunyai sejarah panjang di Indonesia. Ormas pernah turut membantu dalam rangka meraih kemerdekaan Indonesia. Kemudian dalam perkembangan sejarah Indonesia dalam proses pergantian rezim, ormas juga punya peranan penting.

Apa lagi dalam negara demokrasi yang berkembang saat ini, maka keberadaan ormas atau NGO, punya peranan yang sangat strategis bersama pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, mana mungkin pemerintah memberangus itu.

Tidak akan diberangus, tapi diberdayakan, diajak kerja sama. Tapi kalau ormas yang bersangkutan tidak bisa diajak kerja sama, bahkan paham ideologinya bertentangan dengan ideologi negara, ya harus dihentikan. Karena jelas-jelas akan menggangu bangsa ini bergerak menuju tujuan nasionalnya.

Ada anggapan pula bahwa pemerintah diktator?

Setelah dibubarkan karena memang bertentangan dengan ideologi negara, silahkan saja menggugat di peradilan. Apa itu diktator? Kita lihat nanti yang benar kamu (ormas) atau kita (pemerintah).

Pemerintah juga kan tidak gegabah. Proses ini kan panjang. Kita lihat videonya, melihat pergerakannya, dan melihat masyarakat bertentangan dengan hal itu. Sudah ada keributan di antara masyarakat tentang ormas-ormas yang radikal, itu kan sudah ada bukti. Dari bukti-bukti itulah baru muncul pertimbangan pemerintah untuk menerbitkan Perppu. Karena UU No.17 Tahun 2013 tidak cukup, ada kekosongan undang-undang untuk menyelesaikan masalah ini.

Lalu ada juga yang mengatakan bahwa pemerintah sewenang-wenang. Apakah demikian?

Itu tidak pernah. Pemerintah Jokowi – JK ini berusaha selalu peduli. Peduli untuk kepentingan rakyat, membangun dari pinggir untuk rakyat. Tidak mungkin sewenang-wenang pada rakyatnya. Saya tahu betul karena saya ikut di dalamnya. Kita hati-hati betul menerbitkan Perppu ini, tidak gegabah dan tidak sewenang-wenang.

Apakah akan menciderai umat Islam? Mengingat di negara ini banyak ormas Islam.

Dari dulu saya katakan, Perppu ini tidak bermaksud untuk itu, dan tidak bermaksud menyudutkan ormas Islam. Justru kita membersihkan organisas-organisasi yang nyata-nyata bertentangan dengan paham-paham ideologi negara, dalam rangka merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagaimana dengan ormas yang menyebarkan ujaran kebencian?

Itu nggak usah ormas, siapapun pasti ditangkap. Intinya adalah negara ini demokrasi.  Jadi kalau ada yang bilang pemerintah tidak demokratis, siapa bilang? Justru negara demokratis bukan berarti sebebas-bebasnya. Kebebasan berserikat boleh, berkumpul boleh, tetapi ada batasnya.

Berarti akan langsung dibubarkan tanpa ada pengadilan?

Tunggu tanggal mainnya. Ini kan masuk DPR dulu, nanti berembuk dengan kita, setuju atau tidak. Kalau setuju, baru masuk ke tahap berikutya.

Bagaimana kalau ditolak DPR?

Sistem negara kita muncul dari pemerintah. DPR pun bagian dari pemerintah. Kebijakan itu muncul dari legislatif dan eksekutif, beradasarkan kehendak rakyat  dan harapan rakyat. Jadi didiskusikan dengan DPR. Tidak semata-mata keinginan Wiranto.

Saya percaya DPR juga bangsa Indonesia dan tahu apa yang harus diputuskan. Kita tunggu saja jangan berandai-andai. Mudah-mudahan kita sepakat. Ini kepentingan negara dan rakyat supaya tenang serta stabil, itu saja.