Punya Hak Veto, Rusia -AS Saling Jegal Resolusi PBB
New York – Rusia dan AS saling memveto draf yang diajukan negara masing-masing di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB), Selasa (10/4/2018).
Keduanya berusaha menggagalkan rancangan resolusi DK PBB yang mereka ajukan untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah.
Akibat perang veto ini, DK PBB gagal mencapai mufakat.
Dilansir dari AFP, sebelumnya, sejumlah negara Barat menuding pasukan Suriah yang didukung Rusia sebagai pelaku serangan senjata kimia tersebut.
Dalam rapat DK PBB pada Selasa (10/4/2018) ada tiga rancangan resolusi yang diajukan. Dua dari Rusia dan satu dari AS.
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Indonesia dan Timor Leste sepakat melakukan kerja sama Selatan-Selatan. Indonesia dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membantu Kementerian Transportasi dan Komunikasi Timor Leste memastikan distribusi air bersih.
Seperti diketahui, kerja sama Selatan-Selatan adalah istilah historis yang digunakan para pembuat kebijakan dan akademisi untuk menggambarkan pertukaran sumber daya, teknologi, dan pengetahuan antara negara-negara berkembang. Istilah lainnya adalah negara-negara Selatan global.
Baca Juga:
- Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Kepulauan Solomon
- Bahas Ekonomi, Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Shinzo Abe
- Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Australia
Jadi sederhananya, Kerja sama Selatan Selatan ini merupakan kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan dan saling menguntungkan.
Kepala Bidang Teknik dan Materi Perumahan, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Kementerian PUPR Hasto Agoeng Sapoetro, menindaklanjuti kerja sama tersebut.
Seperti disampaikan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (20/11), telah diadakan Pelatihan Perencanaan Jaringan Transmisi dan Distribusi Air Minum di sana.
Pelatihan dilakukan oleh Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) bersama Balai Teknik Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pelatihan dilakukan selama 5 hari, dari 12- 16 November 2018 di Bekasi, Jawa Barat.
Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Direktorat Nasional Pelayanan Air atau DNSA, Kementerian Pekerjaan Umum Transportasi dan Komunikasi Timor Leste, untuk memastikan akses air minum aman 75 persen.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin berbagi pengalaman tentang strategi penyelenggaraan SPAM. Antara lain dalam peningkatan akses aman air minum melalui jaringan transmisi dan distribusi sesuai dengan persyaratan teknis,” ungkap Hasto.
Port Moresby – Presiden Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya bersikap inklusif di era ekonomi digital. Hal ini ia tegaskan dalam pertemuan dengan Asia-Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council (ABAC), Sabtu (17/11) kemarin.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyampaikan semua negara menaruh perhatian tinggi pada digitalisasi.
Disebutkan juga dalam keterangan resmi yang diterima Fakta.News, Minggu (18/11), dalam pertemuan dengan bertema Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future itu empat pemimpin negara mengusung komitmen sama.
Baca Juga:
- Presiden Jokowi Bahas Perdagangan Hingga Ekonomi Digital dengan Presiden Xi Jinping
- Efek Industri Digital: Dulu Bayi Nangis Dikasih Susu, Sekarang Dikasih Tab
- KAPT dan Gerbang NKRI Ajak Generasi Milenial Bicara Soal Teknologi Digital
Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyn Xuân Phúc, dan Utusan Khusus Cina Taipei Morris Chang, serius membahas isu perdagangan, ekonomi global dan digital ekonomi.
Pertemuan yang dihelat di APEC Haus pada Sabtu (17/11) dihadiri pula oleh perwakilan ABAC dari keempat negara. Pertemuan dimoderasi oleh Richard Cantor dari Amerika Serikat. Adapun dari Indonesia hadir Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.
Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Andre Omer Siregar juga ikut mendampingi Presiden saat itu. Ia mengatakan dalam dialog tersebut Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak 2014.
Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020. Karena itulah Jokowi menekankan pentingnya bersikap inklusif.
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
