Jakarta – Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi angkat bicara mengenai Konflik etnis yang terjadi di Rakhine, Myanmar yang menjadi perhatian dunia. Menurutnya konflik tersebut harus disikapi tanpa emosi. Sikap tersebut terbentuk Karena pemberitaan yang beredar saat ini sebagian datanya tidak benar dan bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dan Myanmar.

“Sangat disayangkan, sikap dan opini yang terbentuk akibat pemberitaan-pemberitaan media, yang datanya sebagian adalah tidak benar. Ini membentuk opini yang berlebihan dan emosional dari sebagian masyarakat Indonesia, sehingga akan mempengaruhi hubungan baik yang selama ini telah terjalin, dan kepercayaan pemerintah Myanmar terhadap Indonesia,” ujar Ito dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/9/2017) pagi.

Lebih lanjut Ito mengatakan masyarakat juga harus obyektif dan cermat melihat fakta-fakta yang ada. Bahwa saat ini pemerintah Myanmar dihadapi dengan masalah yang sangat kompleks, mereka juga dalam posisi yang sulit karena sedang dalam proses transisi sebagai suatu negara demokrasi yang baru. Sehingga diharapkan masyarakat bisa menilai secara komprehensif dan cermat mengenai situasi yang berkembang di Rakhine.

Kejadian di Rakhine Utara yang sebagian besar dihuni masyarakat etnis Rohingya (etnis yang berasal dari Bangladesh), memanas kembali pasca terjadinya penyerangan secara serentak terhadap 30 pos polisi dan 1 markas tentara. Penyerangan ini mengakibatkan terbunuhnya beberapa polisi dan tentara, terbakarnya beberapa mobil polisi, serta jatuhnya korban dari masyarakat yang tidak berdosa Karena pemukiman penduduk ikut diserang juga.

Akibat penyerangan tersebut, aparat keamanan Myanmar segera melakukan operasi pemulihan keamanan namun mendapatkan perlawanan dari Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA) bersama beberapa masyarakat Myanmar. Hal ini menimbulkan pengungsian besar-besaran etnis Rohingnya dan penduduk Myanmar lainnya di wilayah Rakhine Utara yang selama ini menjadi pemukiman illegal mereka (versi pemerintah).

“Permasalahan Rohingya adalah sebagian dari permasalahan domestik yang ada di Myanmar, karena masih ada konflik-konflik etnis lainnya yang menggunakan senjata dan kekerasan dari sesama agama Myanmar (Budha). Di Rakhine, konflik etnis tidak hanya oleh Rohingya, tapi dengan sesama agama Budha yang ada di kelompok Arakan Independen Army dan berbatasan dengan China,” jelasnya.

Ito menjelaskan kejadian saat ini merupakan akibat reaksi yang ditimbulkan pemerintah Myanmar yang ingin memulihkan keamananan di wilayah Rakhine, sehingga menimbulkan pertempuran antara aparat keamanan pemerintah Myanmar dan gerombolan bersenjata ARSA. Pertempuran inilah yang menyebabkan jatuhnya korban di kedua belah pihak hingga meluas sampai sekarang ini.

Kejadian saat ini hampir serupa dengan peristiwa yang terjadi pada oktober tahun lalu, Ito yang pernah berkunjung langsung ke lokasi kejadian di Rakhine bersama rombongan kedubes RI dan perwakilan dari PBB selama tujuh hari pada saat itu mengatakan telah terjadi penyebaran informasi yang keliru mengenai kejadian yang sebenarnya. Mengenai isu genosida, pembakaran kampung di Rakhine pada waktu itu informasinya juga keliru dan terkesan dibesar-besarkan.

Menurutnya pada waktu itu, mengenai isu pembakaran kampung di wilayah Rakhine khususnya di dekat Maungdaw memang betul ada rumah-rumah yang dibakar, tapi sebagian kecil saja. Ia mencontohkan, ada satu kampung yang berjumlah 260-an rumah, kemudian 13 rumah yang dibakar di wilayah dekat Maungdaw. Siapa yang membakar, tentu ini harus dibuktikan. Menurutnya, kalau memang tentara atau polisi di sana berniat ingin membakar, pasti bisa saja satu kampung dibakar habis.

Sedangkan kalau memang betul ada pembantaian, tentu ada bekas-bekasnya. Karena, sebagai mantan polisi dan pernah juga bertugas di Bosnia saat tragedi genosida di sana, ia pastikan bisa membedakan apakah benar ada pembantaian itu atau tidak., karena kalau ada genosida bisa dilihat bekasnya. Tapi, yang terjadi tidak seperti itu. Konflik dan pembakaran rumah di desa sekitar Maungdaw itu, menurutnya, semua bermula dari serangan kelompok RSO (Rohingya Solidarity Organisation). Kelompok RSO ini bagi pemerintah Myanmar merupakan separatis, karena ingin memisahkan diri dari pemerintahan Myanmar yang sah. Alasan yang digunakan karena mereka Muslim dan etnis minoritas yang ditindas oleh pemerintah Myanmar. Padahal kata dia, sebenarnya ada beberapa kelompok Muslim di Myanmar yang bisa hidup berdampingan dengan kelompok mayoritas agama dan etnis di sana. Dan pimpinan kelompok RSO itu memang alumni-alumni dari Taliban, Pakitan, dan Afganistan.

Terkait sikap pemerintah Myanmar, sebenarnya Aung San Suu Kyi sudah lebih mengakomodiasi kelompok Muslim di Myanmar, termasuk Muslim Rohingya. Suu Kyi telah mengubah paradigma agar Muslim Rohingya itu disebut sebagai Kelompok Muslim Rakhine agar tidak terjadi diskriminasi. Selain itu, Suu Kyi juga telah membungkam kelompok-kelompok Budha radikal yang digerakkan oleh Biksu Ashin Wirathu, yang juga dikenal dengan kelompok 969. Sekarang, kelompok Budha Radikal itu sudah tidak difasilitasi oleh pemerintahan Suu Kyi dan mereka tidak bisa berbuat banyak, seperti pada masa pemerintahan sebelumnya.

Namun saat ini Myanmar sedang menjalani proses transisi sehingga membuat dinamika politik dan tensi politik dalam negeri menjadi tinggi. Perhatian pemerintah Myanmar untuk penanganan konflik di Rakhine yang juga terdapat etnis Rohingya, sudah menjadi prioritas utama. Namun, karena keterbatasan sumber daya, membuat upaya tersebut terkendala atau tidak dapat berjalan secara optimal.

Dari sisi tersebut, peran indonesia masuk selama ini. Indonesia membantu Myanmar sebagai sesama negara ASEAN secara inklusif (tidak mendasarkan pada etnis dan agama tertentu). Semata-mata dari aspek kemanusiaan tanpa turut campur dalam urusan dalam negeri Myanmar, karena Myanmar adalah negara yang berdaulat.

“Bantuan kemanusiaan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, obat-obatan dan sosial yang melibatkan aliansi lembaga kemanusiaan Indonesia, sudah lama dilakukan pemerintah Indonesia, dengan tidak menggunakan megaphone diplomacy. Sehingga kesan di kalangan masyarakat bahwa pemerintah Indonesia tidak berbuat apa-apa, itu suatu anggapan yang sangat keliru,” jelasnya.

Ping