Kecaman Seknas Jokowi untuk Insiden Rohingya
Jakarta – Seminggu terakhir ini, sejak meletus insiden kekerasan yang dilakukan militer terhadap suku minoritas muslim Rohingya di negara bagian Rahine di Myanmar, berbagai kecaman dilontarkan berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Termasuk di dalamnya Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi.
Seknas JOKOWI, melihat kekerasan di Rakhine antara pemeluk Budha dan Islam, terjadi sejak konflik komunal meletus 2012. Operasi militer yang massif mulai dilakukan pada Oktober 2016 di Maungdaw, di tempat Rohingya mayoritas tinggal. Militer melakukan kejahatan kemanusiaan, pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak-anak, penyiksaan, penculikan brutal dan ratusan tewas.
Ketika serangan para militer yang gila-gilaan terjadi dua tahun lalu, dunia tak mengecam Suu Kyi sekalipun tak ada yang ia lakukan. Hal itu, karena Suu Kyi telah berkuasa dan memimpin, tapi belum berkuasa penuh. Ia diam seribu basa. Dunia berpendapat Suu Kyi butuh waktu mengelaborasi kekuasaannya yang baru 14 bulan lalu.
Namun, setelah berkuasa penuh, seperti sekarang ternyata masih sama dengan dua tahun lalu. Tak ada jejak pro demokrasi pada kebijakannya. Adanya pembatasan pers yang dulu membelanya. Suu Kyi adalah Suu Kyi, seorang pemimpin yang tak pantas memimpin demokrasi. Suu Kyi adalah anak mantan Perdana Menteri Pertama Myanmar. Suu Kyi naik bukan karena pencapaian dirinya. Suu Kyi si penerima Nobel tak beda dengan Junta Militer di Myanmar..
Apa yang terjadi di Rakhine membuat Pemerintah RI bersikap membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State. Menlu RI telah menyampaikan keprihatinan dan seruan agar semua kekerasan harus dihentikan. Proteksi harus diberikan kepada semua umat.
Oleh sebab itu, menurut Ketua Laskar Nawacita Seknas JOKOWI, Rudi Hartawan Tampubolon SE, kami siap membantu Pemerintah RI dalam hal kemanusiaan. Laskar Nawacita sudah menyiapkan relawan dan bantuan kemanusiaan lainnya untuk Rohingya.
Menurut Hartawan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kemenlu RI maupun Lembaga Kemanusiaan lainnya agar beban yang dipikul rakyat Rohingya berkurang. “Sebagai entitas ASEAN, kami wajib hukumnya membantu tetangga yang lagi kesulitan,” pungkas Rudi.
Kedubes Myanmar Dilempari Bom Molotov
Selain melontarkan kecaman dan siap membantu, rupanya insiden yang terjadi di Rakhine yang menimbalkan korban ratusan orang suku Rohingya meninggal, memunculkan sikap protes yang keras. Seperti yang terjadi di Jakarta, Minggu siang (3/9/2017), Gedung Kedutaan Besar Myanmar di Jalan KH Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, diteror serangan bom molotov. Insiden tersebut terjadi Minggu siang tadi.
Menurut Kepala Polres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Suyudi Ario Seto, serangan bom molotov di Kedubes Myanmar terjadi pada pukul 14.35 WIB. Serangan bom molotov itu diketahui seorang anggota polisi yang sedang berpatroli di sekitar Kedubes Myanmar.
“Saat itu anggota polisi bernama Bripka Tafsiful, yang sedang Patroli di Jalan Yusuf Adi Winata (belakang Kedubes Myanmar), melihat api di teras belakang lantai dua,” kata Suyudi.
Bom molotov itu dilemparkan orang tak dikenal ke lantai dua gedung Kedubes itu. Beruntung api dari pecahan bom tidak sampai membesar.
“Api berhasil dipadamkan. Dan saat padam itu ditemukan pecahan botol bir yang ada sumbunya,” lanjut Suyudi.
Saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan pelaku pelempar bom molotov. Salah satunya dengan memeriksa CCTV di sekitar tempat kejadian. Diduga serangan bom molotov ini terkait protest atas munculnya lagi pembantaian etnis Rohingya di Myanmar.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
