Malaysia Tolak Urus 60.000 Pengungsi Rohingya
Kuala Lumpur – Memanasnya kembali konflik di Rakhine Utara, Myanmar, menimbulkan gelombang pengungsi dari etnis Rohingya. Sekitar 60 ribu pengungsi Rohingya dari Rakhine memilih menghindarkan diri dari zona konflik diwilayahnya menuju wilayah Malaysia. Menghadapi gelombang pengungsi ini, pemerintah Malaysia menyatakan tak akan sembarangan mengeluarkan kartu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) bagi para pengungsi Rohingya. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Malaysia ingin mengatur arus masuk pengungsi Rohingya ke negaranya.
Berkaitan dengan masalah tersebut, Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri mengatakan, komunitas internasional harus menunjukkan kepedulian atas penderitaan warga Rohingya. “Prioritas kami adalah rakyat kami dan kesejahteraan mereka. Bukan berarti kami tidak bersikap kemanusiaan. Saya pikir komunitas internasional harus menunjukkan kepedulian untuk penderitaan Rohingya. Pemerintah Malaysia tak ingin menjadi negara penerima pengungsi Rohingya tiap kali ada masalah di Myanma” ujar Zahid seperti dilansir media Free Malaysia Today, Senin (4/9/2017).
Sikap pemerintah Malaysia ini membuat direktur eksekutif Amnesty International Malaysia, Shamini Darshini kecewa, ia menyatakan, masalah pengungsi Rohingya ini merupakan hal yang penting bagi pemerintah Malaysia untuk mengembangkan praktik suaka yang memenuhi standar internasional untuk perlindungan pengungsi. “Malaysia merupakan negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka. Kita perlu memastikan pengungsi Rohingya bisa mendapatkan perlindungan dan menikmati penuh hak-hak dasar mereka,” katanya.
Shamini juga menekankan tentang komitmen yang tulus dan kuat dari pemerintah Malaysia mengenai krisis Rohingya yang merupakan bagian dari krisis pengungsi global yang lebih besar. Tidak hanya Malaysia saja tetapi juga negara-negara Asia Tenggara lainnya diperlukan untuk adanya perlindungan dan bantuan bagi pengungsi Rohingya.
Sedangkan Pemimpin Organisasi HAM Etnis Rohingya Myanmar Malaysia (Merhrom) Zafar Ahmad Abdul Ghani menyesalkan langkah-langkah yang diambil otoritas Malaysia terhadap pengungsi Rohingya di negara tersebut. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah Malaysia yang memutuskan untuk tidak memberikan kartu UNHCR bagi 60.000 pengungsi. Ghani mengkhawatirkan hal ini bisa membuat para pengungsi tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti ini.
“Mereka memerlukan kartu itu untuk setidaknya diakui sebagai pengungsi dan tidak keliru dianggap ilegal. Selain itu, mereka membutuhkan pekerjaan dan bantuan medis. Pemerintah mengutamakan keamanan nasional dan kami menerima itu. Akan tetapi, itu tidak menyelesaikan masalah hak-hak mereka selagi mereka ada di sini,” tutur Hamid. “Bukan hanya bayi-bayi sekarat di Rakhine yang harus kita khawatirkan, tapi juga bayi-bayi yang sekarat di sini,” ujarnya seraya menyebutkan bahwa para pengungsi tak akan bisa mendapatkan bantuan tanpa kartu UNHCR.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
