Ada Penangkapan Ikan Ilegal, Perairan Taman Nasional Komodo Harus Diawasi
Kupang – Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu meminta otoritas Taman Nasional Komodo (TNK) untuk menambah pengawasan wilayah perairan. Pengawasan ketat tersebut diminta untuk menghindari aksi penangkapan ikan dengan cara membom oleh oknum nelayan.
“Pengawasan harus ekstra ketat sehingga tidak ada celah bagi oknum nelayan yang menangkap ikan dengan cara ilegal seperti menggunakan bom, dan lain-lain di destinasi wisata dunia itu,” kata Marius di Kupang, Senin (23/4).
Menurutnya, hal tersebut terkait kondisi kerusakan ekosistem bawah laut di perairan Komodo. Selama ini kerusakan diakibatkan oleh aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Hal ini pun mendapat sorotan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Baca Juga: Sampah Menumpuk, Taman Nasional Komodo Rangkul Tiga Desa
Sorotan negatif pun diberitakan media asal Inggris, The Guardian. Marius menilai dampaknya akan tidak menguntungkan dari sisi promosi destinasi wisata. Apalagi TNK terkenal sebagai satu-satunya habitat satwa purba Komodo (varanus komodoensis) di dunia.
“Kondisi ini diberitakan media internasional sehingga ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah bersama pihak pengelola untuk menjaga Taman Nasional Komodo,” katanya.
Menggunakan Alat Tangkap Tak Ramah Lingkungan
Sebelumnya, lanjut Marius, pihaknya juga mendapat informasi adanya aktivitas penangkapan ikan di sekitar perairan wisata Komodo. Pelakunya adalah oknum-oknum nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
Untuk itu, katanya, perlu adanya intervensi pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengelola TNK dengan memaksimalkan operasi pengawasan kawasan perairan.
“Terutama intervensi untuk kelengkapan berbagai sarana pendukung pengawasan, seperti kapal, teknologi pemantau, maupun sumber daya manusianya dan sebagainya,” katanya.
Menurutnya, pengawasan wilayah perairan wisata Komodo juga perlu melibatkan dua provinsi yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan NTT. Apalagi keduanya berbatasan wilayah laut secara langsung di bagian barat Pulau Flores.
Baca Juga: Indonesia-Australia-Timor Leste Garap Pariwisata NTT
“Karena keluhan yang kami terima, tidak hanya nelayan lokal di saja yang beraktivitas di sekitar perairan Komodo namun juga nelayan-nelayan dari Sape, NTB,” katanya.
Marius meminta agar patroli apung terpadu yang melibatkan otoritas Balai TN Komodo bersama aparat setempat ditingkatkan. Misalnya bisa dengan menjangkau semua titik rawan di dalam kawasan serta dilakukan secara diam-diam.
“Kemudian ada sanksi yang tegas bagi oknum yang melakukan ilegal fishing. Sebab dampak perbuatan seperti ini sangat buruk terhadap ekosistem bawah laut yang merupakan daya tarik wisata menyelam,” katanya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
