Aktivis Lingkungan: Program Perhutanan Sosial, Keberpihakan Jokowi Terhadap Rakyat
Jakarta – Program Perhutanan Sosial yang tengah gencar dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana program ini, pemerintah membagikan surat izin pemanfaatan hutan sosial untuk pemerataan ekonomi dan kelestarian hutan. Selain itu melalui program ini petani juga mendapat kepastian hak kelola selama 35 tahun, dukungan pendanaan dan pemasaran. Ada 12,7 juta hektar hutan dialokasikan untuk masyarakat dalam bentuk acces reform. Ditambah 9 juta hektar tanah, termasuk 20 persen dari kawasan hutan yang telah lepasan untuk swasta, nantinya akan menjadi objek reforma agraria dalam bentuk asset reform.
Selama sepekan di awal bulan November, Presiden Jokowi berkeliling menyerahkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Pada tanggal 1 November 2017, untuk Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jokowi membagikan 2.144,9 ha yang diterima oleh 1.070 KK. Sementara pada tanggal 2 November 2017, untuk Kabupaten Probolinggo, Jember dan Lumajang, dibagikan 3.236,04 Ha yang diterima 1.178 KK. Lalu dilanjutkan 4 November 2017 untuk kabupaten Boyolali dan Pemalang, dibagikan 1.890,60 Ha diterima 1.685 KK. Dan 6 November 2017 untuk Kabupaten Madiun, Tulungagung dan Kabupaten Tuban, dibagikan 2.890,65 Ha diterima 1.662 KK. Total yang dibagikan kepada rakyat seluas 9.550,15 ha bagi 5.915 KK di 10 Kabupaten. Pembagian SK program Perhutanan Sosial ini akan terus berlanjut hingga 2019 untuk seluruh Indonesia.
Menurut Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad menilai kebijakan Perhutanan Sosial merupakan kebijakan berani yang pernah dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Terutama oleh Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Menurutnya karena pemanfaatan hutan kini benar-benar direalisasikan dan langsung dirasakan masyarakat. ”Kebijakan yang puluhan tahun tak berpihak pada rakyat itu ingin diakhiri. Menurut saya, ini kebijakan paling berani yang diambil pemerintah,” kata Chalid.
Chalid yang juga aktivis lingkungan hidup mengatakan, dahulu petani Jawa hanya memiliki lahan garapan sempit, rata-rata kurang dari 0,5 hektar, sebagian malah jadi buruh tani tanpa tanah. Jeratan tengkulak, anomali cuaca, harga hasil panen yang rendah dan ancaman kriminalisasi selalu jadi mimpi buruk. Potret hampir sama terjadi di luar Jawa. Masyarakat adat dan penduduk desa kerap jadi penonton pembangunan. Perusahaan besar telah kuasai hutan dan kebun lebih dari 30 juta hektar. Dikuasai tak lebih dari 25 orang kaya saja dalam beragam group bisnis. “’Sekitar 97 persen hutan produksi dikuasai mereka. Sisa 3 persen saja yang dikuasai masyarakat. Mungkin ini yang dimaksud Presiden harus segera dilakukan corrective action salah satunya melalui Perhutanan Sosial ini,” kata Chalid.
Chalid lebih lanjut mengatakan akibat Jokowi yang dinilai terlalu berani mengeluarkan kebijakan, Chalid memastikan banyak pihak-pihak yang serakah merasa gerah karena terganggu kenyamanannya. Oknum-oknum ini tentunya tidak akan tinggal diam dan akan melawan kebijakan era Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya ini dengan berbagai cara. ”Tapi saya percaya Presiden dan Menterinya tak akan goyah. Bila tidak, tentu kata keadilan itu akan makin jauh dari kehidupan petani,” kata Chalid.
”Saya yakin percepatan hutan sosial dan reforma agraria bukan saja untuk pemerataan ekonomi. Lebih jauh, program ini untuk keadilan sosial dan ekologis termasuk keadilan antar generasi,” tandasnyanya.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
