Kerasnya China Mengatasi Pencemaran Udara
Beijing – Cara China mengatasi pencemaran udara, rupanya kerasnya sanksi yang diterapkan bak negara tirai bambu itu menghadapi kejahatan korupsi. Bedanya, kalau pelaku korupsi dihukum mati, sedangkan pada kasus pencemaran udara, para pejabat daerah yang tingkat pencemaran udara di daerahnya tinggi, maka si pejabat daerah itu akan menginap di ‘hotel prodeo’ alias ditahan.
Seperti sanksi yang dikenakan kepada 424 orang pejabat daerah di China, yang ditahan terkait polusi udara. Sementara untuk para pencemarnya dikenai denda, sehingga tim inspeksi lingkungan juga berhasil menghimpun dana senilai 547,6 juta RMB (Rp1,09 triliun) dari denda atas pelanggaran kasus tersebut.
Hal itu terjadi dalam inspeksi keempat kalinya selama periode Agustus-September 2017, tim khusus bentukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) China itu telah menangani 6.471 pejabat dari delapan provinsi, demikian media resmi setempat melansir pemberitaan soal hasil inspeksi KLH China, pada Sabtu (23/12).
Dari hasil inspeksinya, KLH mengecam beberapa pejabat daerah karena beberapa masalah, seperti tidak memberikan perhatian serius terhadap keselamatan lingkungan, rendahnya penanganan polusi udara dan air, buruknya pembangunan lingkungan, dan reklamasi ilegal di kawasan pantai.
Seperti diketahui, sebagai bagian untuk mewujudkan upaya pengurangan polusi lingkungan, China terus menggelar inspeksi. Pada November 2017, kualitas udara di 338 kota di daratan Tiongkok diawasi secara ketat oleh pihak KLH selama 79,2 persen hari kerja, yang menunjukkan peningkatan 6,3 persen dibandingkan November 2016, demikian laporan Global Times.
Industri menjadi sumber utama pencemaran udara di China (foto : istimewa)
Kampanye udara bersih di China juga secara luas menunjukkan, adanya upaya-upaya kontroversial oleh beberapa pemerintah daerah sehingga tidak jarang menimbulkan protes dari warga setempat.
Meningkatnya permintaan gas alam setelah jutaan rumah tangga di China beralih dari batu bara ke gas untuk menyalakan penghangat ruangan selama musim dingin ini juga jadi perhatian.
Beberapa warga setempat sangat mendukung program tersebut dengan alasan bahwa kualitas udara ditentukan langsung oleh pola hidup yang sehat sehingga mereka bersedia menderita dalam untuk sementara waktu namun bermanfaat untuk selamanya.
Berbagai Terobosan
Tingginya tingkat polusi udara di Beijing membuat pemerintah negara tersebut membuat berbagai terobosan, untuk menguranginya. Polusi udara memang akan langsung terasa mulai dari pesawat mendarat di bandara. Kabut tebal yang menyelimuti Beijing pun, didominasi oleh asap industri dan kendaraan bermotor yang ada di jalanan.
“Kami memiliki banyak kendaraan yang beroperasi secara bersamaan setiap harinya. Hal it tentu saja membuat polusi udara,” kata Sara, seorang tour guide di Beijing, Jumat (27/10/2017) silam.
Transportasi juga menyumbang polusi udara di China (foto : istimewa)
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah China menggalakkan kembali penggunaan sepeda sebagai alat transportasi utama masyarakatnya. Upaya itu pun sejalan dengan perbaikan transportasi umum dengan memperbanyak bus dan trem yang menggunakan listrik.
Selain itu, Pemerintah China juga mendorong penggunaan sepeda motor listrik bagi masyarakatnya dengan tujuan mengurangi polusi udara. Mulai dari mahasiswa, petugas kebersihan, dan jasa pengiriman barang menggunakan sepeda motor listrik di Beijing.
Jika mengutip data dari aqicn.org, indeks kualitas udara di Beijing kerap berada pada level sangat tidak sehat. Lemahnya hembusan angin di kota itu pun membuat polusi udara sulit menghilang.
Penggunaan sepeda dan motor listrik menjadi salah satu cara mengurangi polusi udara (foto : bisnis.com)
Saat ini penggunaan sepeda dengan jalur khususnya di setiap sudut jalanan Kota Beijing memang menjadi pemandangan yang lumrah. Untuk dapat menggunakan sepeda dengan skema rental yang tersedia di setiap sudut Kota Beijing sebenarnya cukup mudah. Masyarakat dapat memanfaatkan WeChat dan uang elektronik yang dikembangkannya
Barangkali cara China menanggulangi pencemaran udara di daerah-daerah, patut di contoh Indonesia. Tak hanya sekedar penghargaan Kalpataru, bagi mereka yang berhasil dalam pembangunan lingkungan hidup.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
