Antara Ali Mochtar Ngabalin dan Rocky Gerung
Jakarta – Meski dalam politik pro dan kontra sudah biasa, namun ada yang menarik dari Ali Mochtar Ngabalin dan Rocky Gerung. Keduanya kerap beradu argumen yang jadi santapan publik. Satu sama lain pun tak cuma sekali dipertemukan, baik itu on air di televisi maupun offline.
Ya, sejak menjabat sebagai Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ngabalin memang menunjukkan pembelaannya pada pemerintahan Joko Widodo. Dalam beberapa kesempatan, termasuk acara bermuatan debat, Ngabalin vokal membela pemerintah.
Baca Juga:
- Maruarar Sirait: Tidak Mungkin Jokowi Peralat TNI dan Polri untuk Pilpres 2019
- Pimpinan MPR: Gerakan 2019 Ganti Presiden Kampanye Negatif untuk Jokowi
- Kampanye Gerakan Tagar Memanfaatkan Ambiguitas Hukum
Tak cuma sekali ia dihadapkan dengan pengamat politik Rocky Gerung. Keduanya saling adu pendapat yang tak jarang memicu respons dari sejumlah pihak.
Yang terbaru soal gerakan #2019GantiPresiden. Ngabalin terlihat paling menolak hal ini. Ia malah lantang mengatakan gerakan itu bagian dari makar yang cuma ingin menggulingkan pemerintah.
Lebih lanjut, politisi Golkar itu mengatakan gerakan tersebut justru mengancam keamanan nasional. Ia pun setuju kepolisian membubarkan gerakan itu di sejumlah wilayah.
“Ini makar gerakan gerombolan pengacau keamanan, bagaimana tidak dia mengajarkan rakyat Indonesia tentang sebuah proses demokrasi sebuah bencana besar. Kalau Anda gunakan tagar ganti presiden itu anda tidak punya peradaban. Peradaban rendah dan itu berkali-kali saya bilang itu adalah makar,” kata Ngabalin.
Rocky tentu tak senang. Menurutnya, #Jokowi2periode juga melanggar hukum. “#Jokowi2periode juga melanggar hukum kan dari sekarang sudah diucapin kan mestinya nanti sama aja kan. Jadi kita bilang itu si tagar yang mau makar?” tepisnya.
Rocky berkilah #2019GantiPresiden hanya sekadar gimik politik. “Itu yang dinamakan gimik. Kalau bisa diringkas lebih bagus lagi. Itu cuma gimik saja. memang betul-betul gimik, karena tagar itu fungsinya untuk bermain,” kilahnya lagi.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
