Alotnya RDP Pertamina dengan DPR
Jakarta – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIIDPR dengan PT Pertamina (Persero), Senin (28/8/2017), berjalan alot hingga 10 jam. Maklum saja RDP tersebut agendanya, melakukan evaluasi terhadap anak-anak usaha Pertamina.
Rapat yang dimulai dari pukul 13.30, baru selesai sejam yang lalu (23.15 WIB). DPR meminta agar seluruh direktur utama anak usaha Pertamina hadir. Namun, dari 24 anak usaha Pertamina, hanya 9 yang hadir. Rapat juga sempat diskor selama 1 jam dari pukul 18.00 WIB hingga 19.00 WIB.
Kendati rapat berjalan alot dan lama, rapat berakhir dengan menghasilkan 11 poin kesimpulan. Berikut hasil RDP Komisi VII dan Pertamina :
1. Menerima dan menyetujui penjelasan Direktur Utama PT Pertamina, terkait struktur organisasi yang meliputi jumlah anak perusahaan dan pengelompokan anak perusahaan meliputi, hulu (8 anak perusahaan), gas (2 anak perusahaan), pemasaran hilir (4 anak perusahaan), keuangan (4 anak perusahaan) dan SDM (4 anak perusahaan).
2. Komisi VII meminta kepada PT Pertamina untuk menghadirkan direksi anak-anak perusahaan PT Pertamina pada RDP yang akan dijadwalkan selanjutnya.
3. Komisi VII telah menerima penjelasan Direktur Utama Pertamina tentang kinerja keuangan PT Pertamina serta kontribusi anak perusahaan untuk tahun 2016 dan semester I-2017.
4. Komisi VII meminta Direktur Utama Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi LPG 3 Kg dan proses perizinan keagenan LPG bersubsidi 3 kg yang akan dilaporkan secara bertahap dengan tahap pertama pada Desember 2017 dan final pada Maret 2018.
5. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk memberikan data SPBU yang tidak menjual BBM jenis tertentu yang merupakan PSO dan memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat dan juga nelayan dalam memperoleh BBM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Komisi VII DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan perluasan pemasangan fasilitas New Gantry System ke seluruh depo BBM.
7. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina untuk memasang teknologi pengukuran yang dapat digunakan pada alat angkut BBM ke SPBU, untuk mengurangi kehilangan (loss) dan meminimalkan penyimpangan dalam distribusi BBM dengan prioritas SPBN di Demak sebagai pilot project untuk diimplementasikkan di tempat lain.
8. Komisi VII DPR RI mendesak kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk melakukan evaluasi praktik penyelenggaraan usaha oleh PT Patra Niaga yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan, dan selama masa evaluasi PT Patra Niaga menanggung kompensasi atas masalah lay of tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan memberikan laporan tertulis kepada Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 6 September 2017.
9. Komisi VII DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap depo-depo BBM milik PT Pertamina (Persero) dan memetakan standar keamanan depo sesuai dengan standar keamanan internasional, bagi depo berdasarkan hasil audit yang dinyatakan tidak memenuhi standar keamanan nasional dan tidak layak perlu segera direlokasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan PT Pertamina (Persero).
10. Komisi VII DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera membangun fasilitas penyimpanan LPG yang sudah dianggarkan baik melalui APBN maupun PT Pertamina (Persero).
11. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 20 September 2017.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
