Ambil Alih Kantor DPP, Djan Faridz Laporkan Romahurmuziy ke Polisi
Jakarta – Kantor DPP Paartai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terletak di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, telah berganti penghuninya. Jika sebelumnya ditempati oleh PPP Djan Faridz selama tiga tahun, kini PPP Romahurmuziy atau Romi menduduki kantor DPP tersebut.
Menurut Wasekjen PPP kubu Romi, Achmad Baidowi mengatakan pihaknya kini menduduki lagi kantor DPP PPP setelah tiga tahun dikuasai oleh pengurus PPP versi Mukmatar Jakarta. Pihaknya sedang melakukan inventarisasi aset-aset DPP PPP. Aset milik PPP dan milik pribadi Djan akan didata. “Kami akan menyurati Djan Faridz untuk mengambil barang-barangnya secara kekeluargaan dan tidak ada paksaan,” kata Baidowi di DPP PPP, Menteng, Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Namun pengambilalihan kantor tersebut menurut Wakil Sekretaris Jenderal PPP Kubu Djan Faridz, Sudarto mengatakan apa yang dilakukan itu merupakan sebuah tindakan ilegal. Sebab, kata dia, jika mengacu keputusan hukum Mahkamah Agung (MA) maka PPP kubu Djan yang berhak menempati kantor DPP. “Tindakan yang melawan hukum karena mengambil hak kita karena kita yang berhak menempati kantor kita,” ujar Sudarto.
Sudarto mengatakan, seperti diketahui PPP Muktamar Jakarta, telah memenangkan putusan Makhmah Agung (MA) Nomor 504 tahun 2015 dan 601 tahun 2015. Secara hukum maka PPP yang dipimpin Djan Faridz yang sah. “Kami sudah menempati kantor itu dari 2014 padahal kami punya keputusan hukum tetap dari MA,” kata Sudarto.
Lebih lanjut Sudarto menyatakan apabila PPP kubu Romy ingin menempati kantor DPP itu, yang sebaiknya dapat dilakukan adalah mengikuti aturan hukum yang ada. “Harus mengikuti proses hukum yang berjalan,” jelas Sudarto.
Selain itu Sudarto juga mengaku kecewa dengan tindakan PPP kubu Romy yang sebelumnya mengerakan preman untuk menempati kantor DPP beberapa waktu lalu. Sudarto menyindir bahwa tindakan PPP kubu Romy sangat tidak bermoral. “Bukan dengan cara paksa dan menyiapkan premanisme. Harus mengikuti proses hukum yang berjalan,” ujarnya.
“Oleh karena itu kami melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian karena kami sebagai warga negara telah terganggu dan hak telah diambil. Kami pun akan menunggu respon dan tindakan dari pihak yang berwajib,” tandasnya.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
