Anggaran Kajian Pemindahan Ibu Kota Ditolak DPR
Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menolak usulan tambahan anggaran untuk kajian pemindahan ibu kota sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP 2017). Penolakan tersebut disampaikan Komisi Keuangan saat rapat kerja Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas dengan Komisi Anggaran DPR. Menurut mereka, rencana pemindahan ibu kota bukanlah hal mendesak yang harus dilakukan sekarang.
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyayangkan anggaran kajian rencana pemindahan ibu kota itu batal diberikan. Ia berpendapat bahwa rencana pemindahan ibu kota justru sangat diseriusi oleh Bappenas. Pembuatan kajian pun sifatnya sudah komprehensif, bukan parsial.
Adapun pada pembahasan RKA-KL dengan Komisi XI itu, sebelum rapat panja belanja pemerintah pusat dilakukan, Bappenas sudah mengajukan adanya tambahan anggaran sebesar Rp26 miliar–dengan rincian Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota. Selain untuk kajian pemindahan Ibukota, lanjut Bambang, tambahan anggaran akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan lain. Sebut saja seperti untuk penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) sebesar Rp7 miliar. Kemudian, alokasi untuk mendukung fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional sebesar Rp5 miliar. Terakhir, untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional sebesar Rp7 miliar.
“Tapi kebetulan mungkin pembahasan di Banggar dan Kemenkeu ini (anggaran tambahan) tidak masuk. Jadi anggaran tetap sama sesuai dengan pembahasan RKA-KL 2017,” tuturnya di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (24/7). Anggaran induk Bappenas sendiri di dalam APBN 2017 sebesar Rp1.408,09 miliar. Dengan pemotongan anggaran dalam RKA-KL 2017 sebesar Rp49 miliar, angkanya menjadi Rp1.348,9 miliar.
Meski anggaran pemindahan ibu kota tidak diberikan, lanjut Bambang, Bappenas tetap bersikukuh akan terus melanjutkan kajian pemindahan ibu kota. Mereka akan terus meningkatkan kerja sama dengan kementerian-kementerian lain. “Sehingga mungkin bisa dimanfaatkan resources di kementerian lain. Plus di Bappenas sendiri sudah ada kajian sejak awal di 2017 mengenai kota baru,” ujarnya.
Bambang juga mengutarakan bahwa pemerintah hingga kini terus melakukan kajian terkait pembentukan 10 kota baru di Indonesia. Sehingga sebagian anggaran bisa digunakan dan tentunya bisa melakukan relokasi apabila diperlukan. Adapun kajian pemindahan ibu kota perlu dilakukan untuk mencari lokasi yang potensial sebagai ibu kota baru. Menurut Bambang, pemerintah akan memprioritaskan lokasi yang lahannya sudah dimiliki negara, sehingga tidak ada lagi biaya pembebasan lahan. Dari hasil kajian yang ada, kriteria lahan tersebut berada di luar Pulau Jawa. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur disebut-sebut paling berpotensi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota baru.
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
