Angka Kebakaran Hutan di Riau Turun Drastis
Riau – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyatakan angka kebakaran hutan di Provinsi Riau telah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2015. Padahal saat itu, Indonesia sempat mendapat rapor buruk dengan disebut sebagai negara pengekspor asap akibat banyaknya kebakaran hutan di wilayah tersebut.
Seperti pernah diutarakan Menteri LHK Siti Nurbaya, Kementeriannya memastikan negara tak tinggal diam dalam upaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau. “Target kerja kita jelas, jangan sampai rakyat kembali merasakan derita asap seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Siti.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK Karliansyah mengatakan jumlah lahan yang terbakar di Riau pada tahun 2015 seluas 183.809 hektare. Angka itu terus turun di tahun 2016 seluas 85.220 hektare dan menjadi 6.841 hektare pada 2017.
“Itu data sampai dengan bulan Oktober, jauh sekali antara 2015-2017. Luar biasa penurunannya,” ujar Karliansyahdi di Kawasan kilai Sei Pakning, Bengkalis, Riau, Rabu (18/10) kemarin.
Turunnya angka kebakaran di Riau tak terlepas dari beberapa langkah yang dilakukan Kementerian LHK. Selain itu, penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan jika ada kebakaran maka akan ada disisentif yang diberikan dan sebaliknya, jika hutan terjaga dengan baik, maka akan ada insentif bagi daerah, rupanya berhasil.
Kemudian dilakukan juga pelibatan masyarakat. Langkah ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada guna menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Karliansyah kemudian mencontohkan PT Pertamina (Persero) yang diapresiasi karena dinilai menjaga kelembaban lahan gambut dan menanaminya dengan tanaman buah nanas.
“Perusahaan dengan CSR, walaupun memang ada kewajiban, tetapi yang dilakukan Pertamina ini bisa menghubungkan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat,” ujar Karliansyah.
Langkah lainnya adalah melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Ia menjelaskan saat ditemukan titik api, para petinggi TNI dan Polri langsung turun ke lapangan dan memadamkan api tersebut.
Di samping itu, penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan disinyalir meningkatkan kehati-hatian semua pihak. Sanksi-sanksinya pun beragam, dari mulai sekadar teguran sampai dengan administrasi. Bahkan apabila memang terbukti melakukannya secara masif dan terencana, maka pemerintah tidak segan-segan membawa permasalahan ini ke tingkat pidana maupun perdata.
Senada, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Aryanto juga mengklaim bahwa program kerja sama perusahaan dengan masyarakat ini, termasuk dengan Pertamina, berhasil meredam tingkat kebakaran hutan di Provinsi Riau. Sebut saja seperti di Kabupaten Bengkalis dan wilayah sekitar Kilang Sei Panking yang sudah tidak ditemukan lagi titik api. “Selama dua tahun tetakhir ini tidak terjadi lagi kebakaran. Memang dulu terjadi kebakaran karena kurangnya alat-alat untuk memadamkan,” ujar Aryanto.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
