Anies – Sandi Gagal Paham tentang Jakarta
Jakarta – Selain menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjanjikan akan menggratiskan Trans Jakarta bagi penerima UMP dan potongan harga untuk berbelanja di Jakmarta.
Menanggapi hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, bahwa Anies – Sandi jangan lagi memberikan lip service terhadap buruh Jakarta. Pasalnya, buruh yang naik TransJakarta rata-rata bekerja di tengah tengah kota, seperti Sudirman dan Thamrin, atau di dekat jalan-jalan utama. Dan mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang berdomisili di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
“Pabrik-pabrik buruh Jakarta mayoritas berada di pinggiran kota. Seperti di daerah Cilincing, Cakung, Penggilingan, Ancol, Kapuk, Daan Mogot, Circas, Jln Raya Bogor, Sunter, dan Priok,” ujarnya kepada wartawan di Jakareta, Kamis (2/11/2017).
Jika melihat tempat tinggal dan pabrik-pabrik buruh Jakarta, mayoritasnya berada di pinggir kota dan tidak terjangkau dengan trasnportasi TransJakarta. Sehingga para buruh tersbut harus naik angkot dan ojek yang harganya relatif mahal untuk bisa masuk ke kawasan Industri.
“Jadi kebijakan gratis Trans Jakarta ini menyisir buruh yang tidak tepat,” kata Said.
Mengenai diskon di Jakmart, tambah Said, yang perlu diketahui adalah upah minimum. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mentapkan upah minimum provinsi (UMP) 2018 sebesar Rp3,6 juta. Upah ini menurut Said, mungkin bisa untuk seorang buruh lajang yang massa kerjanya di bawah 1 tahun sebagai safety net. Karena buruh lajang kebanyakan tidak ada yang memasak.
“Kalau kebanyakan buruh lajang itu membeli masakan jadi di warteg. Karena itu tidak tepat kalau pakai Jakmart, karena tidak ada yang belanja. Jadi Jakmart tidak tepat sasaran,” terangnya.
Sementara itu, komponen penetapan upah minimum yang mahal adalah sewa rumah, kebutuhan air bersih, tarif listrik, transportasi, dan makanan. Kebutuhan sewa rumah di Jakarta adalah Rp1 juta, transportasi Rp600.000 per bulan, listrik Rp300.000, dan makanan Rp1.020.000. Estimasi tersebut belum termasuk kebutuhan-kebutuhan lain.
“Jadi kalau Gubernur menetapkan UMP 3,6 juta padahal kebutuhan yang sederhana adalah 3,9 juta, maka tiap bulan bisa dipastikan buruh akan nombok 300 ribu,” imbuhnya.
Berdasarkan data dari KSPI, mayoritas buruh Jakarta 75 % adalah penerima UMP. Berarti, buruh Jakarta yang jumlahnya jutaan orang itu akan nombok tiap bulan dan menutupinya dengan cara berhutang, mengurangi gizi kebutuhan hidup serta tinggal di rumah mertua atau orang tua.
Apalagi di 75 % buruh penerima upah minimum tersbut adalah para buruh yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak hingga tiga orang. Terlebih lagi, Jakmart belum tentu ada pemukiman buruh. Untuk itu, jika buruh harus ke Jakmart, buruh harus mengeluarkan ongkoa lagi untuk transportasi.
Sementara itu, terkait rencana Anies – Sandi yang akan memberikan subsidi pangan yang dianggarkan mencapai Rp685 miliar di tahun 2018, dan juga akan meningkatkan penerimaan kartu jakarta pintar dan peningkatan besaran transfer sebesar Rp560 miliar, Said menilai, ini lagi-lagi menunjukkan Gubernur gagal paham terhadap buruh Jakarta.
Menurut Said Iqbal, KJP dan subsidi pangan ditujukan untuk orang tidak mampu. Sedangkan menurut BPS, buruh dalam kategori mendekati miskin (near poor). Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah.
Berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan, begitu tarif listrik naik, sewa rumah naik, maka buruh menjadi miskin karena daya belinya turun akibat upah murah tadi. Sudah begitu, secara bersamaan tetap tidak ada subsidi. “Jadi kalaupun ada penambahan subsidi, itu tidak ada artinya bagi buruh,” tutup Said.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
