Apabila Perundingan Berakhir Buntu Freeport Mengancam Menunda Investasi
Jakarta – Freeport-McMoRan Inc tetap merasa perlu mengambil ancang-ancang, manakala proses perundingan dengan pihak Pemerintah Indonesia menemui jalan buntu. Kendati, seperti disampaikan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson, bahwa perundingan yang melibatkan anak usahanya, PT Freeport Indonesia, berjalan positif.
Selain itu, Adkerson mengatakan, bahwa pihaknya dan pemerintah sudah sepakat untuk menyelesaikan perundingan pada akhir tahun ini. Dia melihat kedua belah pihak tengah berusaha meraih resolusi bersama. Namun, apabila terjadi kebuntuan, langkah yang akan diambil adalah dengan menunda investasi untuk pembangunan tambang bawah tanah di Indonesia. “Jika kami mengalami kebuntuan yang tidak diduga sebelum akhir tahun, kami akan melaukan tindakan tersebut,” ujarnya dalam earnings call kuartal III/2017, Rabu (25/10/2017).
Sementara itu, CFO Freeport-McMoRan Kathleen L. Quirk menjelaskan bahwa pengetatan investasi untuk tambang bawah tanah sudah dimulai pada awal tahun ini sebesar 25%. Menurutnya, secara ekonomi hal tersebut yang paling masuk akal. Namun, apabila belanja modal ditunda sepenuhnya, maka akan sangat berdampak pada produksi Freeport Indonesia. Pasalnya, produksi Grasberg Block Cave akan mulai meningkat pada 2019.
“Pada titik ini, keyakinan kami adalah kami akan menyelesaikan hal (perundingan) ini dan dapat terus melanjutkan rencana investasi jangka panjang kami,” ujar Quirk.
Bila selama ini harapannya perundingan itu akan selesai dalam waktu dekat, ternyata yang terjadi masih molor, maka hal itu disebabkan ada persoalan yang tidak cocok. Adkerson menyatakan, bahwa cara penghitungan nilai saham anak usahanya, PT Freeport Indonesia, oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak tepat.
Dalam earnings call kuartal III/2017 yang digelar Rabu (25/10/2017) malam, Adkerson mengatakan cara penghitungan saham Freeport Indonesia masih dibicarakan. Namun, kedua belah pihak telah sepakat bahwa nilai pasar yang wajar adalah standard yang benar.
Menanggapi pernyataan Jonan beberapa waktu lalu, yang menyatakan secara sederhana nilai saham Freeport Indonesia bisa dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar induk usahanya, Adkerson menilai, ada ketidaktepatan penghitungan. Menurutnya, apabila ingin menilai berdasarkan induk usaha, yang dihitung bukan hanya nilai ekuitas saja. Tetapi juga, memasukan nilai utang yang dimiliki.
“Anda tidak bisa menerapkan 40% (kontribusi Freeport Indonesia terhadap Freeport-McMoRan Inc., menurut Jonan) untuk nilai ekuitas. Ini adalah nilai perusahaan. Jadi, selain nilai ekuitas sebesar US$20 miliar lebih, kami memiliki utang US$10 miliar. Jadi, dengan ekuitas ditambah utang, maka akan meajdi US$30 miliar lebih,” jelasnya.
Berbeda dengan Perhitungan Jonan
Adapun berdasarkan laporan keuangan kuartal III/2017, total ekuitas dan liabilitas Freeport-McMoRan mencapai US$37,327 miliar. Dengan demikian, apabila kontribusi Freeport Indonesia tetap dianggap 40%, maka nilainya melebihi US$14 miliar atau lebih tinggi dari penghitungan Jonan yang hanya sekitar US$8 miliar.
Nilai tersebut pun, tidak jauh berbeda dengan penghitungan oleh Freeport-McMoRan pada tahun lalu yang mematok harga 100% saham Freeport Indonesia senilai US$16,2 miliar. Namun, Adkerson menegaskan, pihaknya belum bisa menyatakan setuju atau tidak dengan cara penghitungan tersebut. Selain itu, nilai US$16,2 miliar yang diungkapkan tahun lalu pun dinilai sudah tidak relevan lagi.
“Sekarang, saya tidak menyatakan setuju atau tidak dengan analisis tersebut. Tapi saya hanya ingin menjelaskan agar analisis tersebut menjadi logis, maka harus melalui proses seperti itu,” tuturnya.
Perlu diketahui, nilai saham Freeport Indonesia yang berada di kisaran US$8 miliar tersebut, tidak hanya disampaikan Jonan. Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Pandjaitan pun memiliki hasil penghitungan yang hampir sama.
Adkerson mengakui, isu mengenai divestasi menjadi isu yang sangat kompleks. Pasalnya, selain harus menyepakati valuasinya, proses pelepasan sahamnya pun masih belum ditentukan.
“Kita berbicara dengan pemerintah tidak hanya valuasi, tapi juga struktur proses untuk menjual saham, termasuk alternatif dari Pemerintah Indonesia melalui BUMN,” katanya dalam conference call kuartal III/2017, Rabu (25/10/2017) malam.
Dia mengungkapkan pihaknya telah menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penawaran umum perdana (initial pulbic offering/IPO) sebagai salah satu skema divestasi. Pasalnya, menurut Adkerson, transaksi tersebut akan melibatkan nilai yang yang sangat besar dan belum jelas apakah akan dilakukan oleh pembeli tunggal. “Sampai sekarang, ada keenganan pada pemerintah untuk menerima saran kami,” tuturnya.
Seperti diketahui, Freeport Indonesia wajib mendivestasikan sahamnya hingga 51% kepada pihak nasional. Saat ini, kepemilikan Pemerintah Indonesia baru mencapai 9,36%. Artinya, masih ada 41,64% saham Freeport Indonesia yang perlu didivestasikan.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
