Apdesi Akan Berikan Gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ Kepada Presiden Jokowi
Yogyakarta – Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang ke tiga di dunia. Namun kehidupan masyarakat di pelosok negeri masih jauh ketinggalan dan bahkan sangat tertinggal, apalagi bagi daerah-daerah yang ada perbatasan. Akibatnya banyak warga Indonesia di wilayah perbatasan itu kerap pindah kewarganegaraannya. Itu disebabkan kurangnya sentuhan pemerintah.
Kini, dengan adanya program Nawacita Presiden Joko Widodo yang berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran, yakni untuk meningkatkan pembangunan desa-desa di Indonesia. sebagai wujud dari komitmen tersebut, pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk dana desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN). Hasilnya pun sudah mulai terlihat. Banyak desa-desa di pinggiran Indonesia itu mulai berkembang, baik dari sisi infrastrukturnya, maupun perekonomiannya. Program dana desa ini pun bukan yang pertama di Indonesia, namun pertama sekaligus terbesar di dunia.
Atas kemajuan desa-desa tersebut, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan akan menganugerahi gelar “Bapak Pembangunan Desa” atau Bapak Otonomi Desa” kepada Presiden Joko Widodo sebagai bentuk terima kasih kepada orang nomor satu di Indonesia itu.
“Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Presiden Jokowi, kami akan anugerahkan gelar kepada beliau sebagai ‘Bapak Pembangunan Desa’ atau ‘Bapak Otonomi Desa’,” kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sindawa Tarang dalam acara “Refleksi 3 Tahun Desa Membangun Indonesia” di Mataram, DI Yogyakarta, Senin (27/11).
Acara Refleksi Tiga Tahun Desa Membangun Indonesia ini juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo. Acara ini berlangsung sejak 26 – 28 November 2017 yang diikuti 4.000 kepala desa yang terdiri dari 1.000 perwakilan kades dari berbagai daerah di Indonesia dan 3.000 perwakilan kades dari wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Bung ST, sapaan akrab Ketua Umum Apdesi itu mengatakan, gelar tersebut layak diterima mantan Gubernur DKI Jakarta itu, karena telah berhasil mengimplementasikan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Sehingga desa-desa di seluruh Indonesia benar-benar otonom dan bisa membangun dengan leluasa serta hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Seperti diketahui, tiap tahun dana desa terus mengalami peningkatan. Anggaran itu di peruntukan kepada 74.954 desa yang menjadi sasaran dana desa tersebut. Tahun 2015, pemerintah menggelontorkan Rp20,76 triliun untuk dana desa, tahun 2016 meningkat menjadi Rp45,98 triliun, tahun 2017 meningkat menjadi Rp60 triliun, dan tahun 2018 pemerintah telah mengupayakan mencapai Rp120 triliun.
Pada tahun 2017, rata-rata desa mendapat Rp800 juta hingga Rp1 miliar tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Jika tahun 2018 dana desa tersebut naik menjadi Rp120 triliun, maka setiap desa bisa mendapat Rp1,6 miliar.
“Kami apresiasi kebijakan Presiden Jokowi memperbaiki desain perencanaan dana desa untuk tahun 2018, sehingga pengerjaan proyek yang menggunakan dana desa tidak diserahkan kepada pihak ketiga, harus dilakukan sendiri alias swakelola yang melibatkan penduduk setempat, sehingga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,” tutur Sindawa.
Dia mengaku, Apdes juga memberikan apresiasi atas perhatian besar Menteri Desa dan jajarannya yang selalu aktif turun memberikan bimbingan dan monitoring atas pelaksanaan pembangunan desa agar tepat sasaran. Beliau luar biasa. Menurutnya, keberadaan UU Desa sangat bermakna bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Implementasi UU Desa yang telah memasuki tahun ketiga ini, kata Sindawa, harus menjadi titik tolak bagi upaya yang lebih serius demi mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan warga desa. UU Desa telah memberikan kesempatan bagi desa untuk lebih berdaya dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi desa dan kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran untuk desa.
“Desa memiliki tiga komoditas strategis yang mampu mempengaruhi dinamika nasional maupun global. Ketiga komoditas itu ialah air bersih, udara bersih, dan pangan sehat,” paparnya.
Nyong Syarif
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
