Ada Kader PAN Masih Jadi Menteri, Ini Kata Pendukung Jokowi dan Balasan dari PAN
Jakarta – Nasib Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kini dipertanyakan. Usai PAN memutuskan menyeberang ke oposisi, dirinya masih menjabat sebagai pembantu Joko Widodo di Kabinet Indonesia Kerja. Asman pun didesak mundur.
Dari kubu PAN sendiri pun mempersilakan kepada yang bersangkutan apabila ingin mengundurkan diri sebagai menteri. Hal ini diutarakan sendiri oleh Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais.
Meski demikian, Hanafi mengaku tak mempersoalkan posisi kader partainya itu. Ia menyerahkan hak sepenuhnya kepada Asman untuk tetap melanjutkan membantu Jokowi atau mundur dari posisinya dan kembali fokus bersama PAN mendukung Prabowo Subianto di Pilpres mendatang.
“Saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi kalau menteri yang bersangkutan punya pertimbangan lain mau mundur, ya silahkan saja,” kata Hanafi usai mendampingi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar sebagai bakal capres-cawapres, di gedung KPU, Jakarta, Jumat (10/8).
Baca Juga:
- Cuitan Andi Arief Soal Mahar Rp500 M untuk Posisi Cawapres Bikin PAN Marah
- Sekjen PAN: Keputusan Ada di Rakernas, Semua Harus Patuh
- KASN Bakal Laporkan Gubernur DKI ke Presiden bila Tak Taat Hukum
Hanafi menganggap fenomena Asman Abnur di Kabinet Indonesia Kerja adalah sebagai waqaf politik. Begitu pula bila ada jajaran kader PAN di kursi pemerintahan di bawah Jokowi.
Dalam artian, lanjut Hanafi, Asman Abnur tidak lagi dimiliki partainya sepenuhnya. Ia pun juga mempersilakan Jokowi memutuskan nasib kadernya itu. Baginya itu semua tergantung dari penilaian presiden.
“Tapi, namanya sudah waqaf untuk bangsa ya kita tak intervensi,” ujar Hanafi. “Itu juga tergantung presiden karena sudah menjadi anak buah presiden,” sambungnya.
Hingga kini, Presiden Joko Widodo memang belum berencana mencopot Menpan-RB dari jabatannya. Hal ini setidaknya dikatakan Staf Khusus Presiden Adita Irawati. “Tidak ada rencana itu,” katanya.
Asman Abnur sendiri merupakan satu-satunya menteri yang berasal dari partai berlambang matahari tersebut. Pada Pilpres 2014 lalu, PAN mengubah arah dukungan dari Koalisi Merah Putih ke Koalisi pendukung Jokowi-JK. PAN pun dapat jatah kursi satu menteri.
Hanya saja selama bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, PAN terlihat jarang ikut dalam rapat-rapat koalisi partai pendukung pemerintah. Sampai akhirnya jelang Pilpres 2019, PAN hengkang dari koalisi pemerintah dan beralih mendukung Prabowo Subianto, bersama Gerindra, PKS, dan Demokrat.
Desakan agar Asman mundur dari jabatannya sebagai Menpan-RB mulai disuarakan pendukung Jokowi. Mereka menilai PAN harus menarik Asman sebagai konsekuensi dari sikapnya mendukung Prabowo.
“PAN sebaiknya segera menarik Asman Abnur selaku Menpan atau yang bersangkutan mundur dari Kabinet Kerja pascapilihan politik PAN yang tidak dalam koalisi partai pendukung Presiden Jokowi,” kata Ketua Umum Seknas Jokowi, Muhammad Yamin, Jumat (10/8).
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
