Asumsi Pertumbuhan Pajak 2018 Kredibel untuk Dunia Usaha
Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Raker dengan Banggar DPR tentang Penerimaan Perpajakan Non Migas Dalam RAPBN 2018 di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (18/9), menyebutkan perkiraan pertumbuhan perpajakan di tahun 2018 yang diasumsikan mencapai 9,3 persen merupakan angka yang cukup kredibel bagi dunia usaha.
Pendapatan pajak non migas di RAPBN 2018 diperkirakan Rp1.385,9 triliun atau tumbuh sekitar 11% dan kepabeanan dan cukai dipekirakan Rp194,1 triliun atau tumbuh 2,6%. “Maka secara total, perpajakan tumbuh di angka sekitar 9,3 persen. Kami rasa angka 9,3 persen itu cukup kredibel, seharusnya dunia bisnis bisa menyesuaikan dengan angka tersebut,” kata Suahasil.
Suahasil menjabarkan, dari total penerimaan pajak nonmigas sebesar tersebut terdiri dari PPh Nonmigas diperkirakan mencapai Rp817 triliun atau 10,1%, PPN dan PPnBM sebesar Rp514,8 triliun atau13,9%, dari PBB sebesar Rp17,4 triliun atau 12,7%, dan pajak lainnya Rp9,7 trilliun atau 11,4%. “Pajak Nonmigas tumbuh 11,1 persen juga cukup kredibel karena berarti ini harusnya merupakan sinyal kepada dunia usaha bahwa pajak memiliki target dan targetnya memang lebih tinggi dibandingkan target growth plus inflasi,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,4% di tahun 2018 kemudian ditambah inflasi 3,5%, maka hasilnya adalah 9% untuk pertumbuhan yang harus dicapai dari PPh Nonmigas. Dengan target pertumbuhan PPh Nonmigas 11,1% tersebut, maka Ditjen Pajak tetap harus memiliki upaya ekstra (extra effort) untuk mencari tambahan penerimaan dari PPh Nonmigas ini sekitar 2,1%. Sementara itu, untuk total penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut terdiri dari cukai yang diperkirakan sebesar Rp155,4 triliun atau 1,5%, lalu dari bea masuk sebesar Rp35,7 triliun atau 7,3%, dan dari bea keluar sebesar Rp3 triliun atau 11,1%.
“Angka ini perlu kami sampaikan, tetap harus kita waspadai karena kalau misalkan tahun 2017 ada short, berarti pertumbuhan ke depannya akan lebih tinggi angkanya. Tetapi tahun ini kami masih berusaha berkomitmen untuk mencapai angka penerimaan pajak sesuai angka APBN-P meskipun kami tetap mewaspadai potensi-potensi risikonya,” jelas Suahasil lagi.
Penerimaan kepabeanan dan cukai yang diperkirakan tetap tumbuh dikarenakan adanya perbaikan dari ekspor yang merupakan dampak dari kenaikan beberapa harga komoditas ekspor Indonesia. Secara umum arah kebijakan perpajakan dapat menjaga optimalisasi penerimaan dan menjaga iklim investasi, redistribusi, dan lainnya. “Sehingga kita terus melakukan optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan pajak melalui pendayagunaan data, kepatuhan, membangun kesadaran WP, dan pada saat yang sama, pajak bukan hanya mengambil, tapi pajak juga memberikan perangkat-perangkat insentif perpajakan dalam bentuk tax allowance, tax holiday, pajak yang ditanggung pemerintah, bea masuk ditanggung pemerintah, dan seterusnya, untuk mendukung daya saing industri, fungsi pajak juga akan mempengaruhi konsumsi masyarakat, terutama barang kena cukai. Oleh karena itu, maka semua itu menjadi perhatian pemerintah dalam urusan kebijakan. Lalu mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional. Kemarin telah ada Perppu, telah disetujui menjadi UU, dan ini akan menjadi basis AEoI (Automatix Exchange of Information), dan tentu pajak kita maksudkan untuk terus sebagai alat redistribusi pendapatan,” pungkas Suhaisil.
K.Rinaldi
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
