Babak Baru Fintech Indonesia Semakin Jelas Awal Bulan Oktober
Jakarta – Perkembangan layanan teknologi finansial (fintech) di Indonesia akan memasuki babak baru dalam mengejar ketertinggalannya dari negara-negara di Asia seperti Singapura, India, China, Jepang, Korea, Malaysia dan Thailand. Bank Indonesia (BI) berencana menerbitkan peraturan terkait fintech ini pada akhir September ini, diikuti rilis ketentuan mengenai regulatory sandbox.
“Akhir bulan ini atau awal Oktober 2017 kami akan membuat sebuah payung pengaturan mengenai fintech. Kemudian akan diikuti juga oleh regulasi mengenai regulatory sandbox,” kata Team Head FinTech Office BI, Yosamartha di Jakarta, Rabu (20/9).
Kedua aturan yang akan dirilis BI tersebut untuk memastikan eksistensi industri fintech bisa berdaya saing dan potensi risikonya bisa dimitigasi sejak awal. Sehingga, lanjut dia, inovasi di industri keuangan tetap berkembang dengan dibarengi terciptanya stabilitas sistem keuangan. Aturan ini bisa menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan yang sudah terbentuk. Dia menyebutkan, sejak dua dekade sebelumnya, inovasi pada teknologi keuangan hanya terpusat pada industri perbankan. Pergeseran inovasi teknologi keuangan, kata dia, telah mendorong pertumbuhan jumlah lembaga fintech. Bahkan, saat ini fintech berperan semakin besar dalam sistem keuangan nasional, karena adanya efisiensi dan keuangan inklusif.
Perubahan lanskap sistem keuangan tersebut juga berpotensi memicu risiko yang mesti diantisipasi sejak awal, terutama risiko stabilitas sistem keuangan. Saat ini ada 22 lembaga fintech yang terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Yosamartha menjelaskan baahwa regulatory sandbox merupakan sarana untuk mengawasi langsung model bisnis dan risiko yang melekat dari ragam model bisnis fintech. Maka, lanjut dia, BI akan meluncurkan `laboratorium` untuk memonitor lembaga dan produk fintech, sehingga perumusan kebijakan bisa lebih efektif dan antisipatif.
Adanya peraturan ini kejelasan status kelembagaan maupun produk yang ditawarkan ke publik oleh fintech. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, berharap agar eksistensi industri teknologi keuangan (fintech) yang tengah bersaing dengan industri perbankan harus segera mendapatkan pengaturan secara berimbang, sehingga tidak ada area kosong dalam pengawasan. “Jadi, kompetisi ini harus ada yang mengatur, agar berjalan fair dalam penyelenggaraan fintech. Kompetisi di sektor jasa keuangan harus memiliki kejelasan sistem pengaturan dan pengawasan untuk menghindari area kosong antarindustri maupun lembaga keuangan. Sebagai guiding principle pertama, produk keuangan harus jelas dan siapa yang mengatur harus jelas” ucap Wimbuh di Jakarta, Selasa (19/9).
K. Rinaldi
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
