Bentuk Baru Bantuan Pangan Non Tunai akan Berlaku Tahun 2018
Jakarta – Tahun depan, ada 98 kota dan 118 kabupaten di Indonesia akan mendapat Bantuan Pangan Non Tunai. Dengan jenis bantuan ini, penerimanya tidak dapat mencairkan bantuan yang diberikan ke dalam bentuk uang tunai.
Untuk pelaksanaan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, Kamis (2/11/2017) menggelar rapat koordinasi. Keputusannya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan dilaksanakan secara masif secara bertahap mulai Januari 2018.
“Ini terkait pelaksanaan persiapan BPNT tahun 2018 yang mana dalam rapat koordinasi ini disampaikan sudah ada mekanisme kerja tim pengendali diketuai Menko PMK, dengan wakilnya dari Kepala Bappenas, dan didukung 16 kementerian lembaga, plus gubernur BI dan Ketua OJK,” tutur Puan saat ditemui di kantor Menko PMK, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Dengan kesiapan yang ada saat ini, Puan memastikan, pihaknya optimis sebanyak 10 juta warga miskin yang sebelumnya menerima beras rastra, sudah bisa dikonversi menjadi penerima BPNT. Dengan bantuan Rp 110.000 per bulan, warga miskin tinggal mendatangi e-warung untuk mendapatkan beras dan telur.
Kurang lebih ada 75.500 e-warung yang akan mendukung pelaksanaan BPNT ini, dimana nantinya akan dilakukan mulai Januari tahun 2018 dan Februari 2018, dilanjutkan bulan Juli dan Agustus 2018. “Memang penyalurannya akan dilakukan bertahap, tidak setiap bulan, karena memang itu disesuaikan dengan pelaksanaan sehingga bisa berjalan dengan baik,” jelas Puan.
Kartu yang lebih dikenal dengan e-wallet ini, nantinya akan didistribusikan oleh bank-bank Himbara kepada warga miskin. Dengan basis data dan transaksi yang lebih tercatat dengan baik, diharapkan penyaluran bantuan pangan bisa lebih tepat sasaran dan tepat waktu kepada penerima.
“Dalam pelaksanaannya, kami berharap bahwa pelaksanaan BPNT bisa berjalan sesuai yang kami harapkan, bantuan bisa tepat sasaran by name by adress. Kemudian tidak ada lagi pelaksanaan teknis yang mengganggu jalannya distribusi pangan non tunai,” terang Puan.
Pihaknya, lanjut Puan, juga telah membentuk tim pelaksana khusus yang bertugas untuk mengawasi implementasi BPNT pada 10 juta penerima. Soal bantuan pangan yang dibatas hanya beras dan telur. Alasannya, lantaran kedua bahan pokok tersebut dianggap sebagai pemenuhan kecukupan gizi dan saat ini paling dibutuhkan.
“Kami sudah bentuk tim pelaksana untuk mengawasi pelaksanaan dari nanti distribusi BPNT, juga mengawal tahapan 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang akan didisribusikan lewat Kemensos dan jenis bantuannya yang hanya beras dan telur. Kenapa? Yaitu berkaitan dengan gizi dan kebutuhan masyarakat umumnya saat ini,” tutur Puan.
Lebih Fleksibel
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, berujar, skema BPNT ini lebih fleksibel. Lantaran selain bisa memilih kualitas beras, penggunaan kartu e-wallet ini nantinya akan diaplikasikan untuk distribusi subsidi LPG 3 kg dan bantuan pemerintah lainnya.
“Kalau dulu ini menemukan beras jamur, beras kekuningan dan seterusnya. Nah sekarang mereka boleh pilih ada beras kualitas medium, premium, bahkan ada super plus telur. Harapannya ini akan jadi pintu masuk ketepatan waktu, sasaran, kualitas, dan ketepatan jumlah harga dan administrasi. Ini kartu combo,” ungkap Khofifah.
“Dulu subsidi maka penerima rastra masih harus bayar tebusan per kg Rp 1.600. Beras 15 kg bayar Rp 24.000. 2018 tidak ada lagi subsidi, yang ada adalah bansos. Jadi mereka terima rastra, enggak ada harga tebusnya. Per hari ini 112 kabupaten dan 60 kota yang sudah update datanya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyatakan peran Bulog bisa tetap sebagai penyalur rastra lantaran masih ada sekitar 5,5 juta keluarga miskin yang berlum terkonversi BPNT di tahap awal. Selain itu, perusahaan pelat merah itu juga bisa menjadi supplier untuk e-warung yang menyediakan beras bagi penerima bantuan.
“Pentahapan capai 10 juta BPNT, berarti masih ada 5,5 juta yang masih menerima rastra. Itu tetap jadi tanggung jawab Bulog. Jangan lupa, 10 juta penerima kartu tadi harus belanja ke e-warung, toko itu perlu dapat pasokan beras, Bulog sangat mungkin jadi supplier kepada toko-toko di seluruh Indonesia yang tergabung dalam e-warung,” pungkas Bambang.
Dalam rapat koordinasi Menko PMK, selain Kepala Bappenas dan Menteri Sosial, ikut hadir antara lain Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
