Rizal Ramli: Indonesia-Jepang Harus Pimpin Pertumbuhan Ekonomi Asia yang Demokratis
Jakarta – Tokoh nasional Rizal Ramli dalam kunjungannya ke Jepang kembali mengulas pentingnya penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Jepang sebagai kekuatan Asia yang demokratis. Jika sebelumnya Menko Perekonomian era Gus Dur ini bertemu dengan Ketua Policy Council Liberal Demokratic Party (LDP), Fumio Kishida, kini Rizal Ramli hadir dalam Forum Khusus bertajuk “Changing Geo Political Dynamics: Indonesia and Japan” di GRIPS University, Tokyo, Jepang, Kamis (1/2/2018). Rizal Ramli selain menjadi tamu khusus juga sebagai pembicara utama dalam acara tersebut.
Dalam forum tersebut Rizal Ramli menyampaikan pandangannya terkait hubungan Indonesia-Jepang dengan pidatonya yang berjudul “The 21th Century is going to be the Asian Century”. Di awal sambutannya Rizal sempat menceritakan perjalanan hidupnya saat mahasiswa terkait memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di masa pemerintahan Soeharto yang terkenal represif terhadap kritikan. Menurutnya perjuangan untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi itu, Indonesia butuh waktu hampir 32 tahun untuk menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
“Cerminan transformasi Asia otoriter di masa lalu menuju Asia yang demokratis pernah saya alami dari perjalanan hidup, saya pernah dipenjara di Sukamiskin, Bandung, oleh Jenderal Soeharto selama 1,5 tahun pada tahun 1978 hanya karena menulis manuskrip yang menuntut pemerintahan yang demokratis dan baik untuk Indonesia. Hal tersebut merupakan perjuangan yang sulit dan panjang yang harus dilalui oleh kekuatan demokrasi Indonesia pada waktu itu. Dan pada akhirnya butuh waktu 32 tahun bagi Indonesia untuk berubah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” tutur Rizal.
Rizal juga mengatakan pencapaian bangsa Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi tersebut bukanlah hal yang mudah, butuh pengorbanan dan integritas yang tinggi. Selain itu menurutnya penerapan demokrasi juga harus bisa menciptakan nilai-nilai postif di masyarakat agar tidak kembali menjadi sisitem otoriter. “Ini adalah demokrasi yang sulit dicapai, tidak diberikan oleh piring emas kepada kita. Itu harus diperjuangkan, dengan keringat dan pengorbanan. Demokrasi, bagaimanapun, harus memberikan kedamaian dan kemakmuran bagi masyarakat. Jika tidak, selalu ada godaan yang mengintai untuk kembali ke sistem otoriter,” papar Rizal.
Terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Jepang selama ini, Rizal menyampaikan rasa terima kasih atas peran Jepang dalam membangun perekonomian di Indonesia, terutama saat krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1998 lalu. “Saya harus berterima kasih kepada orang-orang dan Pemerintah Jepang yang telah membantu Indonesia selama krisis ekonomi terburuk dalam sejarah Indonesia, ketika itu ekonomi turun dari pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 6% menjadi -13% di tahun 1998, dan Rupiah turun dari Rp2500 menjadi Rp15.000/USD dalam waktu yang sangat singkat,” ucapnya.
Rizal mengungkapkan selama krisis itu, sebagian besar bank asing menarik pinjaman mereka, dan perusahaan asing keluar dari Indonesia, membuat krisis lebih dalam. “Tapi selama masa sulit itu, Pemerintah Jepang dan perusahaan Jepang tinggal di Indonesia, membantu kita keluar dari krisis. Inilah sejatinya yang dinamakan teman, teman di saat-saat bahagia dan sulit,” jelas Menko Perekonomian era Gus Dur ini.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
