Berkas Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Bank DBS Singapura Sudah Lengkap
Jakarta – Kasus pembobolan dana milik salah satu nasabah Bank DBS Singapura dinyatakan lengkap (P21) oleh penyidik Subdit II Perbankan Bareskrim Polri. Tindak pidana ini dilakukan dalam kurun waktu November 2016 sampai dengan Maret 2017.
Dalam kasus ini, penyidik Polri telah menetapkan RSD sebagai tersangka. Ia dituduh telah melakukan tindak pidana dengan mentransfer sejumlah uang tanpa hak dan atau pemalsuan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) milik PT Green Palm Capital Corp di Bank DBS Singapura kepada empat rekening di Indonesia dengan nilai sekitar 950 ribu Dolar Amerika, atau setara Rp 12.350.000.000.
Salah satu penerima aliran dana tersebut adalah PT JGI, yaitu sebesar 300 ribu Dolar Amerika yang telah ditangani Bareskrim Polri. Untuk memperlancar aksinya, RSD menggunakan identitas palsu (KTP) dan mengaku-ngaku sebagai Direktur PT JGI.
Dengan menggunakan identitas palsu tersebut, lalu RSD membuat akta pendirian PT JGI. Selanjutnya dia membuat aplikasi rekening jenis badan usaha di BRI dan pada 20 November 2016, PT JGI mendapat menerima transferan sebesar 300 ribu Dolar Amerika dari milik PT Green Palm Capital Corp yang disimpan di Bank DBS Singapura.
Begitu dananya masuk, RSD memerintahkan kepada orang-orang kepercayaannya yang lebih dulu juga memalsukan identitasnya untuk menarik tunai dengan menggunakan cek.
“Pelakunya lebih dari satu orang. Salah satunya RSD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata seorang penyidik Subdit II Perbankan Bareskrim Polri yang enggan disebutkan identitasnya, Rabu (3/1/2017).
Lanjutnya, dari hasil penyelidikan diketahui tersangka mencuri dana milik PT Green Capital dengan cara memalsukan aplikasi transaksi (Telegraphic Transfer Form) dan tanda tangan pemilik rekening.
Dia membenarkan, kasus ini sudah dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. “Hari ini dilimpahkan ke Kejari Jaktim,” tuturnya.
Dijelaskannya, total kerugian yang dialami PT Green Palm Capital Corp adalah 1.860.000 Dolar Amerika.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Jaktim Ahmad Muchlis SH, MH mengatakan, proses hukum kasus ini akan segera digelar. “Kami akan berkoordinasi dengan jaksa dan penyidik. Persidangan akan segera digelar,” tuturnya
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
