Berkat Genjot Infrastruktur Digital, Lebih dari Separuh Rakyat Kini Menikmati Jasa Keuangan
Jakarta – Kemajuan pesat teknologi digital di Indonesia dinilai kian siginifikan memengaruhi tingkat inklusifitas keuangan. Hal ini diamini Otoritas Jasa Keungan (OJK) yang mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan di Indonesia sudah mencapai angka 63%.
Dalam artian, lebih dari separuh warga Indonesia kini telah menikmati akses perbankan. Hal ini pun menjadi capaian positif dari Pemerintah Indonesia yang terus memperluas jaringan seluler hingga berbagai daerah dan pelosok di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menjelaskan bahwa pihaknya berharap angka tingkat inklusifitas dapat meningkat menjadi 75% di tahun 2019, mengikuti jangkauan sinyal seluler yang semakin meluas di Indonesia. Sedangkan untuk tahun ini, indeks inklusi keuangan ditargetkan sentuh angka 70%.
“Kalau 2019 75%, sekarang 63% ya paling tidak sudah di atas 70% di akhir 2018,” ujar Wimboh, Jumat (5//1).
Adapun demi mencapai target tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, seperti menyediakan infrastruktur seluler yang meluas dengan berbagai kualitas jaringan, yakni mulai dari 2G, 3G hingga 4G. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memanfaatkan data kependudukan untuk melihat masyarkaat yang sudah terakses jasa keuangan.
“Ini supaya masyarakat yang selama ini sulit mengakses perbankan, bisa kita akses. Agar inklusi kita lebih banyak lagi sehingga target 75% bisa tercapai,” lanjut Wimboh.
Di lain kesempatan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa BI akan bekerja sama dengan pemerintah terkait dengan keuangan inklusif. Salah satunya dengan kementerian Sosial, yang memiliki program keluarga harapan (PKH), yakni program penyaluran bantuan lewat kartu keluarga sejahtera dan telah disalurkan kepada 5,9 juta penerima manfaat. Semua penyaluran tersebut dilakukan secara non-tunai yang tentu saja membutuhkan bantuan perbankan.
“Infrastruktur dalam bentuk infrastruktur komunikasi 4G, 3G, dan 2G sudah ada di seluruh Indonesia. Kalau yang 4G sudah di atas 50%, ini akan bisa membantu strategi keuangan inklusif kita,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus juga mengungkapkan inisiatif gerakan nasional non-tunai seperti elekstrifikasi jalan tol atau sistem pembayaran dan bantuan sosial non-tunai, lalu gerakan pemberian subsidi non-tunai, turut meningkatkan indeks inklusifitas finansial di Indonesia.
“Jadi kalau sekarang kisaran 57% (berdasarkan data Bank Dunia tahun 2016), kita optimistis di tahun 2019 kita bisa capai 75%,” ucap Agus meyakini.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
