Besok Nasib Freeport Dijelaskan Pemerintah
Jakarta – Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson, Senin (28/8/2017) sekitar pukul 15.15 sore tadi, melakukan pertemuan penting dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, membicarakan perkembangan negosiasi soal Freeport.
Hasilnya, seperti diutarakan Jonan seusai pertemuan selama satu jam itu, akan dijelaskan besok. Tak lama kemudian, usai pertemuan itu, Jonan bertolak ke Istana menemui Presiden Joko Widodo. Namun Mantan Menteri Perhubungan itu, juga enggan menjelaskan secara mendetail pertemuan dengan Presiden maupun perkembangan negosiasi dengan Freeport. Dia hanya menyebut akan memaparkan semuanya esok hari. “Besok diundang jam 10,” katanya singkat.
Senada dengan Jonan, Staf Khusus Kementerian ESDM Hadi M Juraid menambahkan bakal ada konferensi pers yang menjelaskan perihal negosiasi dengan Freeport tersebut. Menutnya, dalam jumpa pers itu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Richard pun dijadwalkan hadir. “Besok konpres Menteri ESDM, Menkeu, dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson,” ujarnya.
Pemerintah dan Freeport melakukan negosiasi terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Negosiasi itu, sudah berjalan sejak April kemarin dan ditargetkan rampung paling lambat 10 Oktober nanti.
Perubahan status KK menjadk IUPK ini, seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang pemegang KK ekspor konsentrat mineral. Hanya pemegang IUPK yang membangun smelter saja yang diperbolehkan ekspor konsentrat . Kebijakan ini, mulai berlaku sejak 12 Januari 2017 dan berakhir pada 12 Januari 2022.
Seperti diketahui, Freeport bersedia melepaskan status KK dan beralih menjadi IUPK. Hanya saja perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu, menginginkan ketentuan dalam KK dimasukkan ke dalam IUPK. Oleh sebab itu, digelarlah negosiasi dengan empat poin yakni perpanjangan operasi pasca 2021. Kemudian stabilitas investasi, divestasi 51% dan pembangunan smelter.
Sejauh ini, pemerintah mengklaim Freeport sepakat melepas 51% saham melalui skema divestasi. Selain itu, Freeport pun bersedia membangun smelter. Disisi lain pemerintah bakal memberi perpanjangan secara bertahap 2×10 tahun pasca 2021, yang berarti operasi Freeport bakal sampai 2041.
Namun terkait stabilitas investasi dan mekanisme pelepasan 51% saham masih belum menemui kata sepakat. Keempat poin itu bersifat satu kesatuan, yang berarti harus semua disepakati.
Jika negosiasi tidak tercapai kata sepakat, maka Freeport tetap menyandang status KK. Pasalnya saat ini Freeport sudah mengantongi IUPK tanpa membuat KK tersebut gugur. Namun berarti pula, tak ada perpanjangan kontrak pasca 2021, dan tak ada pembangunan smelter.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
