BPJS Ketenagakerjaan Siap Kucurkan Anggaran ke BPJS Kesehatan
Jakarta – Komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk mengkucurkan dana kepada BPJS Kesehatan merupakan angin segar. Hal ini merupakan sebuah langkah antisipasi yang dilakukan jika BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran pada 2018 mendatang. Komitmen itu telah ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Skema bantuan tersebut akan dilakukan melalui sistem mengganti uang (reimburse) atas biaya kesehatan yang telah ditanggung lebih dulu oleh BPJS Kesehatan.
“Nanti dokter diagnosa, ‘Oh ini karena penyakit kerja’, maka BPJS Ketenagakerjaan yang akan tanggung. Nanti BPJS Kesehatan akan meminta reimburse,” ungkap Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto kepada wartawan, (7/11/2017) di Jakarta.
Jumlah Bantuan yang akan diberikan BPJS Ketenagakerjaan berkisar 100% dari seluruh biaya tanggungan penyakit yang ditalangi BPJS Kesehatan dan tidak perlu berbagi porsi. “Karena di regulasi sudah jelas bahwa jaminan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, termasuk jaminan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan,” tutur Agus.
Agus memastikan, penentuan akibat penyakit ini tak sulit. Sebab, semua berdasarkan diagnosis dari tim dokter. Sayangnya, Agus enggan membocorkan nilai dana klaim yang disiapkan untuk membiayai kasus baru tersebut.
“Belum punya datanya karena di sini kami pasif, sifatnya klaim, kami tunggu klaim dari BPJS Kesehatan,” paparnya.
Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, komitemn ini diberikan karena tidak sedikit penyakit dari peserta BPJS Kesehatan itu timbul akibat pekerjaan. Sehingga hal ini bisa ikut dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Memang, manfaat program BPJS Tenaker adalah penyakit akibat kerja. Kami sudah lakukan PKS untuk switching (pengalihan) tagihan-tagihan penyakit akibat kerja,” ungkap Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fahmi Idris.
Kendati begitu, Fahmi belum bisa menjelaskan lebih detail mengenai skema patungan tersebut. Pasalnya, skema tersebut masih dibahas bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Tak hanya sokongan dana dari BPJS Ketenagakerjaan saja, BPJS Kesehatan juga akan mendapat tambahan anggaran dari Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT). Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang memperkirakan sekitar 75 % dari porsi 50 % DBH CHT yang digunakan untuk program prioritas pemerintah daerah (pemda) akan disuntik ke BPJS Kesehatan.
Sementara itu, 25 % dari porsi DBH CHT untuk program prioritas akan digunakan pada program lain. Sisanya, 50 % porsi DBH CHT lainnya disalurkan ke industri tembakau.
“Kami bisa gunakan 75 persen dari 50 persen earmarking, kira-kira kontribusinya mencapai di atas Rp5 triliun,” kata Ani sapaan akrab Menteri Keuangan itu.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
